Samarinda – “Jangan jalankan fungsi tanpa pemahaman yang utuh,” tegas Ketua BK DPRD Kutai Timur dalam kunjungan kerja ke DPRD Kalimantan Timur, Jumat (20/6/2025). Di tengah hangatnya diskusi kelembagaan, Badan Kehormatan DPRD Kutim menggali referensi praktik kerja dari BK DPRD Kaltim demi memperkuat peran mereka di tingkat kabupaten.
Rombongan dari Kutai Timur dipimpin Wakil Ketua DPRD Prayunita Utami dan Ketua BK Yulianus Palangirang, serta didampingi Wakil Ketua BK Syaiful Bakhri dan tiga anggota BK lainnya. Mereka diterima langsung oleh Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, di ruang rapat lantai 3 Gedung DPRD Kaltim.
Kunjungan tersebut bertujuan memperluas wawasan tentang mekanisme kerja, penegakan kode etik, dan tata beracara dalam penanganan aduan terhadap anggota legislatif.
“Kami berharap kunjungan ini bisa memperjelas tugas dan tanggung jawab kami di Badan Kehormatan tingkat kabupaten,” ujar Yulianus Palangirang.
Yulianus menyoroti pentingnya fasilitas penunjang dalam mendukung kerja kelembagaan. Ia kagum dengan keberadaan ruang sidang khusus BK di DPRD Kaltim dan berharap fasilitas serupa dapat tersedia di DPRD Kutim.
Dari kunjungan ini juga muncul gagasan pembentukan Forum Badan Kehormatan se-Kalimantan Timur yang akan menjadi wadah koordinasi dan penyamaan persepsi antar-BK di daerah.
“Ini penting agar tidak ada lagi pemahaman yang parsial mengenai fungsi BK,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Ketua BK DPRD Kaltim Subandi menyambut baik ide forum tersebut dan memuji keseriusan DPRD Kutim. Ia menilai kunjungan ini sebagai upaya nyata untuk memperkuat kelembagaan serta menjaga marwah legislatif.
“Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas kunjungan dari teman-teman DPRD Kutim. Ini bagian dari upaya membangun lembaga kehormatan yang profesional dan akuntabel,” kata Subandi.
Subandi menekankan pentingnya pemahaman terhadap batas kewenangan BK, terutama dalam menangani laporan yang bersinggungan dengan ranah hukum.
Ia juga menambahkan bahwa pelatihan dan bimbingan teknis harus dilakukan secara berkala agar fungsi pengawasan BK tetap berjalan efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku. DPRD Kaltim, menurutnya, siap menjadi mitra konsultatif dalam mendampingi BK kabupaten/kota di Kaltim.
“Silakan nanti kalau ada hal-hal teknis, BK Kaltim siap membantu dan membimbing,” pungkas Subandi.
Kunjungan ini memperkuat optimisme bahwa sinergi lintas lembaga akan menciptakan BK yang lebih solid, transparan, dan mampu menjaga martabat DPRD di mata publik. (ADV).
