banner 728x90

Banjir Samarinda Kian Parah, Subandi Desak Kolam Retensi di Hulu Karang Mumus

Subandi, Anggota Komisi III DPRD Kaltim
Subandi, Anggota Komisi III DPRD Kaltim

Samarinda – Seperti tak ada jeda, hujan deras kembali menyeret kekhawatiran lama bagi warga Samarinda. Tiap datang musim hujan, banjir menggenang kota, memutus akses, dan merusak aktivitas. Subandi, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, kembali menekan pentingnya solusi jangka panjang atas bencana musiman ini.

Solusi yang diajukannya adalah pembangunan kolam retensi atau embung di wilayah hulu Sungai Karang Mumus, tepatnya di kawasan Sungai Siring, Kutai Kartanegara. Menurut Subandi, kawasan tersebut adalah sumber dari sebagian besar air yang memicu banjir di Samarinda.

“Setiap kali hujan deras, Kota Samarinda pasti kebanjiran. Bahkan, akses menuju Bandara APT Pranoto kerap terputus. Masyarakat pun banyak yang kehilangan penerbangan,” ujarnya usai menggelar rapat strategis bersama Dinas PUPR-PERA di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (19/5/2025).

Ia menilai Bendungan Benanga, satu-satunya penahan air utama di kota, kini tak lagi cukup. Kapasitasnya terbatas, sehingga saat pintu air dibuka sedikit pun, banjir tak terelakkan. Jika ditahan, dikhawatirkan bendungan jebol.

“Ketika hujan deras, sedikit saja pintu air Benanga dibuka, langsung banjir. Tapi kalau tidak dibuka, bisa jebol karena memang daya tampungnya sangat terbatas,” terang Subandi.

Dengan memperhitungkan data dari lapangan, Subandi menyebut sekitar 80 persen debit air banjir berasal dari wilayah hulu Karang Mumus yang masuk dalam kawasan Kutai Kartanegara. Maka dari itu, menurutnya, pembangunan kolam retensi di kawasan itu merupakan solusi logis dan sistemik.

“Embung ini bukan hanya untuk Samarinda. Wilayah hilir seperti Loa Janan di Kukar juga kena dampaknya. Jadi, ini bukan sekadar urusan satu daerah,” ungkapnya.

Subandi menekankan, karena status Kota Samarinda sebagai ibu kota provinsi, maka penanganan banjirnya harus menjadi program lintas sektor dan lintas wilayah, bukan hanya urusan kota semata.

“Kalau Kota Samarinda banjir, tentu aktivitas pemerintahan provinsi terganggu. Tamu-tamu dari kabupaten/kota lain juga merasa tidak nyaman. Jadi mohon usulan ini agar bisa dipertimbangkan dan masuk prioritas lima tahun ke depan,” tutupnya penuh harap. (ADV).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *