Kutimzone.com, Sangatta – Anggaran boleh menyusut, tapi semangat membangun tak boleh padam. Itulah sikap Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam menghadapi penurunan drastis Dana Transfer Umum (DTU) dari pemerintah pusat yang menyebabkan APBD 2026 merosot tajam, dari Rp9,2 triliun menjadi hanya Rp4,8 triliun.
Meski kondisi fiskal terhimpit, pelaksanaan 50 Program Unggulan tetap menjadi prioritas. M. Syaiful, Pelaksana Tugas Sekretaris Bappedda Kutim, menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program yang dirancang untuk lima tahun kepemimpinan kepala daerah saat ini.
“Kalau melihat idealnya, semua program itu bagusnya dijalankan serentak. Tapi karena kemampuan fiskal terbatas, kita harus menyusun strategi bertahap,” ujarnya ketika ditemui pada Rabu (19/11/2025) kemaren.
Menurut Syaiful, setiap program telah melalui tahapan penyusunan yang mengacu pada aturan dari Kementerian Dalam Negeri dan mencerminkan visi-misi daerah. Fokus kini adalah memilih skala dan waktu pelaksanaan yang tepat, agar hasilnya tetap maksimal meskipun anggaran minim.
“Tidak berarti programnya berhenti. Hanya cara dan tahap pelaksanaannya saja yang kita sesuaikan. Kalau nanti ruang fiskal membaik, kita bisa percepat,” jelasnya lagi.
Penyesuaian ini justru dianggap sebagai peluang untuk mengarahkan belanja daerah pada sektor yang benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat.
“Situasi ini jadi kesempatan untuk menyegarkan arah pembangunan. Kita arahkan ke kebutuhan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” tambah Syaiful.
Program-program prioritas ini meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pemberdayaan desa dan ekonomi lokal. Di antaranya adalah beasiswa khusus hafidz/hafidzah, bantuan rumah layak huni, dana operasional untuk RT dan desa, asuransi pertanian, hingga pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih dan listrik 24 jam di desa.
“Yang paling penting, masyarakat merasakan langsung manfaatnya. Pembangunan bukan hanya soal proyek besar, tapi soal kebutuhan sehari-hari,” ujarnya tegas.
Pemkab Kutim juga menyiapkan langkah untuk memperkuat keuangan daerah melalui optimalisasi PAD, efisiensi anggaran belanja, serta menjajaki kerja sama alternatif dengan swasta untuk menutupi kekurangan fiskal tanpa menambah beban APBD.
Syaiful memastikan bahwa setiap langkah yang diambil saat ini tidak akan mengorbankan kualitas pelayanan publik maupun capaian pembangunan yang sudah ditargetkan.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa ini bukan hanya janji kampanye. Walaupun kondisi tidak ideal, komitmen kami tetap jalan,” tutupnya. (ADV/RI).
