Samarinda – Meski mengapresiasi capaian realisasi pendapatan daerah yang mencapai Rp22,8 triliun atau 104,7 persen dari target tahun 2024, Fraksi PAN–NasDem DPRD Kalimantan Timur tetap melayangkan sejumlah catatan penting terhadap pengelolaan kekayaan daerah dan belanja pemerintah.
Dalam Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kaltim, Selasa (17/6/2025), juru bicara Fraksi PAN–NasDem, Abdul Giaz, menyatakan bahwa kontribusi dari sektor pengelolaan kekayaan daerah belum optimal. Dari target Rp258,66 miliar, hanya Rp237,69 miliar yang berhasil direalisasikan, atau sekitar 91,90 persen.
“Penyertaan modal di BUMD cukup signifikan, tapi kontribusi ke PAD belum mencerminkan efektivitas. Kami minta penjelasan detil soal ini,” kata Giaz di hadapan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan jajaran eksekutif.
Ia menambahkan, realisasi pendapatan dari insentif fiskal pusat yang hanya menyentuh 12,4 persen dari target Rp21,5 miliar—yakni hanya Rp2,66 miliar—perlu menjadi perhatian serius.
“Ini mencerminkan perlunya perbaikan dalam capaian kinerja pemerintahan. Insentif ini seharusnya jadi bukti reward atas kinerja, bukan justru tidak tercapai,” tegasnya.
Sorotan juga diarahkan pada serapan belanja daerah. Dari total alokasi Rp22,9 triliun, hanya Rp20,46 triliun atau 92,19 persen yang terealisasi. Anggaran yang tidak terserap dianggap berdampak pada lambannya pemenuhan kebutuhan publik.
“Optimalisasi belanja yang menyentuh langsung masyarakat harus diperkuat, terutama untuk UMKM dan sektor ekonomi produktif,” ujar Giaz.
Soal Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang melonjak hingga Rp2,597 triliun dibandingkan Rp976,5 miliar pada 2023, Fraksi PAN–NasDem mempertanyakan penyebabnya.
“Apakah ini akibat perencanaan yang tidak matang atau pelaksanaan yang lambat? Silpa sebesar ini harus dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan,” tambahnya.
Fraksi PAN–NasDem menegaskan bahwa perbaikan tata kelola keuangan daerah, termasuk transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, menjadi syarat penting untuk memastikan APBD berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kami mendorong Pemprov agar semakin adaptif dalam mengelola anggaran agar manfaatnya lebih luas dan langsung dirasakan rakyat Kaltim,” tutup Giaz. (Adv).
