Samarinda – Fraksi PPP–Demokrat DPRD Kalimantan Timur menyoroti perlunya penyesuaian ulang arah pembangunan daerah agar tetap selaras dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045, terlebih menjelang Pilkada. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan rencana jangka panjang dan menengah yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Dalam Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kaltim pada Selasa (17/6/2025), juru bicara Fraksi PPP–Demokrat, Nurhadi Saputra, menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap nota keuangan dan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024.
“Pembangunan daerah harus disinergikan dengan arah pembangunan nasional. Perubahan kepemimpinan tidak boleh mengganggu arah kebijakan jangka panjang,” ujarnya.
Fraksi PPP–Demokrat mencatat realisasi pendapatan daerah 2024 sebesar Rp22,08 triliun atau 104,07 persen dari target Rp21,22 triliun. Namun, beberapa komponen belum mencapai target, seperti sektor kelistrikan (91,90%), dana alokasi umum (96,80%), dan pendapatan lain-lain yang hanya mencapai 72,27%.
Di sisi belanja, realisasi hanya menyentuh 92,19 persen dari total anggaran Rp22,19 triliun.
“Kelemahan perencanaan ini harus menjadi catatan bersama. Terlebih ada 1.900 temuan dan 62 rekomendasi dari hasil pemeriksaan IHPPK yang butuh perhatian meskipun laporan tetap meraih WTP,” tutur Nurhadi.
Salah satu persoalan yang ditekankan fraksi ini adalah angka kemiskinan Kaltim yang masih berada di angka 5,78 persen atau sekitar 221 ribu jiwa. Enam daerah memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata, termasuk Mahakam Ulu (10,75%) dan Kutai Barat (9,56%).
“Ini menjadi pekerjaan besar. Perlu intervensi sosial dan ekonomi yang terstruktur dan berkelanjutan,” katanya.
Dalam sesi pandangannya, Fraksi PPP–Demokrat menyampaikan 11 catatan penting sebagai bentuk aspirasi langsung masyarakat:
- Normalisasi Sungai Sangatta untuk atasi banjir,
- Pembangunan pelabuhan perikanan di Sangatta Timur,
- Ketersediaan BBM nelayan di Sangatta dan Sangkulirang,
- Pembangunan RS di wilayah Wahau dan Berau,
- Perbaikan jalan nasional Samarinda–Bontang (Teluk Pandan),
- Kelanjutan Tol Samarinda–Bontang,
- Peningkatan Jalan Mulawarman (Balikpapan),
- Perbaikan kualitas Tol Balikpapan–Samarinda,
- Solusi krisis air bersih di Balikpapan,
- Penambahan SMA/SMK di Balikpapan,
- Penanganan banjir tahunan di Samarinda dan Balikpapan.
“Kesebelas hal ini adalah keluhan masyarakat yang terus kami suarakan. Pemerintah perlu bertindak cepat dan tepat menyelesaikannya,” tegas Nurhadi.
Fraksi PPP–Demokrat berharap bahwa dengan komunikasi kebijakan yang konsisten dan respons yang lebih cepat terhadap persoalan-persoalan lama, pembangunan Kalimantan Timur bisa lebih efisien, inklusif, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. (ADV).
