Samarinda – Pendidikan gratis bukan sekadar angka dalam anggaran, tetapi harus menjadi pintu menuju kesejahteraan. Itulah penekanan Fraksi PKB DPRD Kalimantan Timur dalam Rapat Paripurna ke-16 yang digelar di Gedung B DPRD Kaltim, Senin (2/6/2025) pekan lalu.
Melalui juru bicaranya, Sulasih, Fraksi PKB menyampaikan pandangan kritis terhadap Ranperda RPJMD 2025–2029, khususnya terkait efektivitas program pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah provinsi.
“Pendidikan gratis adalah bentuk konkret dari semangat bahwa semua anak Kaltim harus memiliki peluang yang sama untuk sukses,” ujar Sulasih dalam forum yang dihadiri 40 anggota dewan dan dipimpin Ekti Imanuel.
Fraksi PKB menyatakan mendukung visi pembangunan SDM yang inklusif, namun menyoroti bahwa kebijakan tersebut harus mampu menjawab kebutuhan riil dunia kerja. Menurut mereka, pendidikan gratis harus disertai strategi untuk memastikan para lulusan mampu mengisi peluang kerja yang tersedia di Kaltim.
“Fraksi PKB ingin tahu seberapa jauh dampak dari layanan pendidikan gratis dalam mengisi lapangan kerja di Kaltim. Sebab, kenyataannya saat ini masih banyak lulusan sarjana dari kampus-kampus di Kaltim yang belum mendapatkan pekerjaan layak,” tegas Sulasih.
Pihaknya menilai perlu ada jembatan kuat antara sistem pendidikan dan dunia industri. Pendidikan yang hanya mengedepankan akses, tanpa arah dan konektivitas dengan kebutuhan dunia kerja, dinilai hanya akan menciptakan pengangguran terdidik.
“Pemerintah tidak bisa hanya berhenti pada penyediaan akses pendidikan. Harus ada jembatan yang kuat antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Kalau tidak, kita hanya akan menghasilkan pengangguran terdidik dalam jumlah besar,” tambahnya.
Fraksi PKB mendorong agar program pendidikan gratis tidak berhenti pada jenjang SMA dan SMK, tapi juga benar-benar mendukung pendidikan tinggi mulai dari S1, S2, hingga S3 dengan pendekatan yang adaptif terhadap kebutuhan industri lokal.
Selain itu, mereka juga mendesak agar RPJMD 2025–2029 memasukkan indikator keberhasilan pendidikan tidak hanya berdasarkan jumlah peserta didik atau lulusan, tetapi juga tingkat penyerapan kerja dan kontribusi alumni terhadap pembangunan.
Dalam kerangka Trisula Pembangunan yang menjadi strategi utama RPJMD, Fraksi PKB meminta agar pemerintah provinsi menunjukkan peta jalan yang jelas untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja lokal, terutama lulusan perguruan tinggi di Kaltim.
Lebih lanjut, PKB menyarankan agar program magang, pelatihan vokasi, serta kolaborasi antara kampus dan sektor usaha diperkuat dalam rangka menciptakan lulusan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga siap pakai.
Fraksi PKB menegaskan bahwa pendidikan gratis harus menjadi fondasi kuat untuk menciptakan masyarakat sejahtera, bukan hanya program simbolik yang tidak berdampak langsung pada keseharian rakyat. (ADV).
