Samarinda – “Pembangunan ekonomi tak bisa dilepaskan dari ketersediaan lapangan kerja.” Begitulah penegasan yang disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, saat menyoroti arah kebijakan pembangunan provinsi menjelang tahun anggaran baru.
Syarifatul menekankan bahwa kesiapan Kalimantan Timur menjadi Super Hub Ekonomi Nusantara harus dibarengi dengan kebijakan yang mengarah pada penciptaan lapangan kerja berkualitas. Ia menyebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 harus mampu menjawab tantangan tersebut.
“Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, kami juga menaruh perhatian besar pada penciptaan lapangan kerja dan berbagai aspek yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh,” ujar legislator dari Partai Golkar itu.
Langkah konkret mulai terlihat dalam tahun anggaran 2025 dengan dicanangkannya program pendidikan gratis untuk jenjang SMA hingga perguruan tinggi. Menurut Syarifatul, kebijakan ini bertujuan mencetak tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing tinggi, terutama dalam menyongsong transformasi ekonomi besar-besaran di Kaltim.
“Program ini sangat strategis karena akan melahirkan generasi emas yang siap mengisi kebutuhan pasar kerja, khususnya dalam menghadapi era Super Hub Ekonomi Nusantara yang tengah dibangun di Kaltim,” tambahnya.
Ia juga memberikan apresiasi atas kebijakan yang diterapkan oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang dinilai selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Seluruh kebijakan yang diambil sudah on the track, selaras dengan RPJMN dan fokus pada penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya meyakinkan.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang, Syarifatul berharap kebijakan pembangunan tidak hanya bertumpu pada infrastruktur atau investasi, tetapi juga harus memperhatikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam membuka peluang kerja di daerah.
Sinergi antara peningkatan kualitas SDM dan penciptaan lapangan kerja dinilainya akan menjadi motor akselerasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Kalimantan Timur, membawa manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah, termasuk Dapil VI. (ADV).
