KUTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) berupaya agar musibah kebakaran dapat diminimalisir. Kalaupun terjadi, masyarakat tidak perlu merasakan kerugian yang signifikan.
Untuk itu, Anggota DPRD Kutim, Sobirin Bagus mengusulkan beberapa poin kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim. Pertama, dia meminta agar kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipindahkan.
“Usulan saya, untuk posisi kantor Dinas pemadam kebakaran itu kan pas di tikungan, itu untuk manuver itu tidak gampang,” ucapnya kepada awak media, Rabu (19/6/2024).
“Sehingga kalau bisa direlokasi, itu difungsikan untuk dinas lain. Untuk dinas pemadam itu yang kalau manuver itu gampang, yang strategis,” tambahnya.
Anggota komisi C DPRD Kutim itu menilai pemindahan kantor Damkar Kutim haruslah di tempat yang strategis. Sebab, selain untuk manuver, juga dapat lebih mudah menjangkau lokasi dengan cepat.
Dirinya mengusulkan agar kantor Damkar dipindahkan ke jalan Pendidikan. Dia menilai, daerah itu sangat pas untuk ditempati kantor Dinas pemadam kebakaran.
“Nah pemerintah bisa buat di jalan Pendidikan yang dekat-dekat dengan blangkon, itu kan masih ada tanah bisa dipakai, di situ sangat strategis tinggal pemerintah mau atau tidak,” katanya.
Sobirin juga meminta agar Pemkab Kutim meremajakan armada Damkar Kutim. Salah satunya dengan melakukan pembelian armada yang efektif dalam memadamkan api.
“Yang ketiga usulan kami, belilah tipe mobil yang ada anak tangga, yang tinggi itu loh, yang bisa nyentor. Sehingga saya bilang kemarin kalau terjadi kebakaran di Bengalon, mobil tidak perlu diarahkan ke Bengalon, tapi cukup disentor dari Sangatta,” ucapnya.
“Artinya gambarannya yang tinggi lah, jadi jangkauannya bisa jauh. Mengapa karena ternyata sebagian masyarakat Sangatta belum sadar akan pentingnya lalu lintas jalan itu, sehingga banyak masyarakat yang membuat jalan itu sempit-sempit,” tuturnya.
Terakhir, politisi PKB itu meminta agar Pemkab Kutim membentuk relawan pemadam kebakaran. Relawan ini dimaksudkan untuk membantu kinerja Damkar Kutim yang kekurangan personil.
“Namun kan tidak semuanya relawan rela, karena tidak mendapatkan bayaran sama sekali. Nggak ada insentif sama sekali, jadi itu istilah relawan tidak rela,” ungkapnya.
“Jadi perlu ada insentif-insentif yang sekalipun tidak kontinu sehingga mereka itu ada kepedulian,” pungkasnya. (adv)
