Kutimzone.com, Sangatta – Meskipun pemerintah telah merancang berbagai rencana untuk mewujudkan kesejahteraan di seluruh daerah, realitas pelaksanaannya di Kutai Timur (Kutim), khususnya di desa-desa, masih jauh dari harapan.
Anggota DPRD Kutim Yan, menyuarakan keprihatinannya terhadap ketidaksesuaian antara program pemerintah dan pelaksanaannya yang dinilainya kurang sesuai dengan program yang di susun pemerintah.
“Pemerintah telah banyak merencanakan untuk menata Kutai Timur sejahtera untuk semua. Kita perlu bekerja sama untuk menyelesaikan hambatan ini, apa pun itu,” ujar Yan dengan tegas di Gedung DPRD Kutim, beberapa hari lalu.
Salah satu isu krusial terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan di desa-desa. Meski desa memiliki wewenang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk melakukan pekerjaan konstruksi, namun anggaran yang tersedia seringkali tidak mencukupi untuk membangun jalan antar desa.
“Sementara desa wajib melaksanakan program-program sesuai APBDes. Untuk jalan antar desa itukan jalannya kabupaten, nah ini yang belum tercukupi dengan anggaran yang ada,” ujar Yan.
“Ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan kolaborasi antara pemerintah desa dan kabupaten. Kita harus mencari solusi bersama untuk mengejar ketertinggalan pembangunan ini,” paparnya.
Yan mencontohkan, di Desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan, terdapat jalan penghubung antar desa yang kondisinya rusak parah. Jalan tersebut menghubungkan Desa Martadinata dengan Desa Tanjung Palas.
Kondisi jalan yang rusak membuat masyarakat kesulitan untuk beraktivitas, terutama para petani yang ingin mengangkut hasil panennya.
“Masyarakat sudah lama mengeluhkan kondisi jalan ini. Namun, hingga saat ini belum ada perbaikan yang dilakukan,” ujar Yan.
Sementara masyarakat desa menantikan perbaikan infrastruktur yang telah lama dijanjikan, Yan berharap agar pemerintah lebih intensif dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program-program pembangunan.
“Penting bagi kita untuk terus menilai dan memastikan bahwa setiap program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” tandasnya.
Ketidaksesuaian antara program pemerintah dan realitas di desa-desa Kutim merupakan persoalan yang perlu segera diatasi.
Pemerintah perlu bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mencari solusi yang tepat. Hal ini penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara merata.
