Kutimzone.com, Sangatta – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Yan meminta Pemerintah Kabupaten Kutim untuk segera menyelesaikan masalah pembayaran hutang daerah tahun anggaran 2022. Pernyataan ini disampaikan saat ia mewakili Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya dalam menyampaikan pandangan ahir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim tahun anggaran 2023.
“Kami fraksi Kebangkitan Indonesia Raya meminta agar jangan ada lagi hutang yang menunggak dan sesegera mungkin diselesaikan,” ungkap Yan dalam Rapat Paripurna Kedua Masa Sidang Satu di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Jumat (8/9/2023).
Yan juga mengungkapkan bahwa perubahan APBD Kutai Timur tahun 2023 menunjukkan peningkatan pendapatan daerah sebesar 39% dari proyeksi sebelumnya, naik dari Rp5,9 triliun menjadi Rp8,2 triliun. Sementara itu, belanja daerah mengalami kenaikan sebesar 66% dari proyeksi sebelumnya, yakni dari Rp5,9 triliun menjadi Rp9,7 triliun. Peningkatan ini didukung oleh pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1,5 triliun dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp46,5 miliar.
Dengan pertumbuhan anggaran yang signifikan, Yan menekankan pentingnya agar pemerintah Kabupaten Kutai Timur mampu membelanjakan anggaran secara efektif dan efisien dalam waktu singkat. Tujuannya adalah agar anggaran dapat terserap dengan baik dan memberikan dampak positif pada pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi Kabupaten Kutai Timur yang berkeadilan.
“Fraksi KIR juga menekankan pentingnya mengalokasikan belanja daerah dengan bijak agar tidak menjadi beban hutang yang terus berlanjut,” pesannya lagi.
Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya juga memberikan catatan penting terkait perubahan ini, dengan menyoroti pentingnya konsistensi dalam tanggung jawab pemerintah Kabupaten Kutim, koordinasi yang baik antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan pelaksanaan program kegiatan yang efektif untuk memberi manfaat bagi masyarakat Kutai Timur.
Selain itu, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan program dan kegiatan dalam upaya memajukan pembangunan infrastruktur dan menciptakan daya serap yang diperlukan. Hal ini diharapkan akan membantu percepatan pelaksanaan realisasi struktur daerah yang terkait dengan kebijakan perubahan, guna mencapai efisiensi dan efektivitas program sesuai dengan waktu yang tersisa.
“Pentingnya pemerintah dalam pengelolaan dan pelaksanaan belanja daerah perubahan anggaran tahun 2023 adalah untuk selalu menjaga kepatuhan pada peraturan- perindang – undangan yang berlaku,” ungkapnya.
