Kutimzone.com, Samarinda – Tekad pemerintah membebaskan warga dari belenggu keterbatasan pendidikan kini mulai nampak di Kalimantan Timur (Kaltim). Pemerintah Kaltim resmi meluncurkan program Gratispol pada Senin, 21 APril 2025, sebagai inisiatif menyeluruh untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses gratis ke pendidikan, kesehatan, dan perjalanan spiritual.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji menyampaikan bahwa Gratispol merupakan bagian dari visi besar Pemprov untuk membangun kualitas manusia unggul dan kompetitif.
“Alhamdulillah kemarin telah diluncurkan Gratispol. Ini program besar Pemprov Kaltim dan sejalan dengan cita-cita nasional,” ujarnya saat diwawancarai di Ruang kerjanya, Selasa, 22 April 2025.
Fokus utama Gratispol ada pada pendidikan. Seno menegaskan bahwa semua siswa SMA, SMK, hingga mahasiswa di universitas negeri dan swasta di Kaltim kini berhak mendapatkan pendidikan gratis. Program ini sudah bekerja sama dengan 53 perguruan tinggi di wilayah tersebut.
Pemprov menyiapkan anggaran Rp750 miliar dari APBD 2025, dan tahun selanjutnya pemerintah akan menganggarkan Rp 2,1 triliun untuk anggaran pendidikan gratis semua jenjang dari tingkat SMA/SMK dan S1-S3.
“Yang kuliah di universitas negeri maupun swasta di Kalimantan Timur tidak perlu bayar lagi untuk semester satu. Semester dua sampai delapan akan dibiayai melalui anggaran perubahan tahun ini dan akan berlanjut dalam anggaran murni 2026,” tegas dia.
Gratispol juga mencakup beasiswa penuh untuk jenjang D3, S1, S2, hingga S3, termasuk bagi mahasiswa yang kuliah di luar Kaltim. Meski demikian, ada syarat khusus seperti kepemilikan surat keterangan tidak mampu dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,6 bagi mereka yang ingin kuliah di luar daerah
“Bagi anak kita yang kuliah di luar Kaltim, harus memenuhi beberapa persyaratan seperti surat keterangan tidak mampu dan IPK minimal 3,6,” ujar Seno.
Bukan hanya itu, siswa SMA dan SMK baru yang akan masuk tahun ajaran 2025 juga akan mendapat bantuan seragam dan sepatu gratis mulai Mei dan Juni mendatang. Hal ini menjadi bentuk nyata komitmen Pemprov dalam menjamin pendidikan tanpa beban biaya.
Dengan target peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi dari 12 persen menjadi 25–30 persen dalam 5–10 tahun, Seno optimistis bahwa program ini akan mengangkat rata-rata lama sekolah di Kaltim dari 12 tahun menjadi minimal 16 tahun.
