Ketua komisi D DPRD Kutai Timur Yan.
Kutimzone.com, Sangatta – Legislator Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim) menyerap aspirasi masyarakat Kristen di Desa Makmur Jaya. Dalam waktu dekat, Komisi D akan menyalurkan bantuan pengadaan bibit babi.
Ketua Komisi D Yan berjanji berkomitmen mewujudkan keinginan warga Desa Makmur Jaya. Pengadaan bibit babi itu rencananya akan menggunakan anggaran Pokok Pikiran (Pokir).
Langkah berani itu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap warga Kristen yang telah berdiam di wilayah Kutim dalam waktu yang cukup lama. Yan menyebut masyarakat Kristen di Desa Makmur Jaya adalah bagian penting yang tak terpisahkan dari Kutim.
“Mereka bukan hanya pendatang, tapi juga merupakan warga Kutim. Kita harus memberikan perhatian kepada mereka, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari komunitas lokal,” kata Yan kepada Wartawan, Jumat, 18 Agustus 2023.
Yan sendiri adalah Legislator Kutim dari Partai Gerindra di daerah pemilihan (Dapil) III. Selanjutnya, kata Yan, dia bersama koleganya akan mengkoordinasikan hal tersebut bersama Dinas Penanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Kutim.
Rencana koordinasi itu akan dilakukan guna mendukung terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat. Namun, yang paling penting dari semua persiapan, Yan akan memastikan kesehatan hewan-hewan yang akan didistribusikan di wilayah Kutim.
Dinas TPHP Kutim telah melakukan sterilisasi kandang babi di Kutim pada tahun 2022. Setelah itu, tak ada lagi penyaluran bibit lantaran merebaknya flu babi kala itu.
Sementara itu, tahun ini, Kutim diklaim telah terbebas dari penyakit flu babi. Olehnya, Yan yakin, penyaluran bibit babi saat ini adalah waktu yang tepat.
“Jika izin sudah diberikan, baik tahun ini atau pada tahun mendatang, kita berharap dapat melakukan pengadaan. Situasi saat ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya terkait flu babi,” terangnya.
Meski demikian, Yan menegaskan agar program ini sepenuhnya dibawah kendali dan pengawasan Dinas TPHP. Dia mewanti-wanti agar tak ada lagi potensi kemunculan penyakit yang dapat menggangu kesehatan babi.
“Kami menunggu rekomendasi dari TPHP Kutim. Namun harapan kami, langkah pengadaan ini bisa dimulai mulai tahun ini,” tegasnya.
Kebijakan akomodatif ini telah mencirikan Kutim sebagai daerah yang inklusif. Yan berharap, masyarakat berpartisipasi dalam mengembangkan kebijakan lokal dalam bentuk penyampaian aspirasi. Sehingga kata Yan, Kutim tetap memiliki regulasi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
