Kutai Timur – “Kami tidak hanya menyentuh pangkalnya, tapi juga menjala ujungnya” — ungkapan ini menggambarkan bagaimana sektor perkebunan di Kabupaten Kutai Timur mendorong transformasi dari hulu ke hilir, khususnya pada komoditas kakao. Melalui pembinaan intensif, pendampingan teknis dan investasi alat, keberlanjutan produksi kini menjadi fokus utama.
Sejak awal tahun, sejumlah kelompok tani di Kecamatan Karangan dan Kecamatan Pengadan Baru (Kaubun) telah dibina secara serius. Misalnya, kelompok tani “Kakao Sejahtera” di Kaubun yang kini telah mampu memproduksi olahan coklat skala UMKM setelah menerima bantuan sarana‑prasarana, bimtek (bimbingan teknis), pelatihan magang di Bandung serta pendampingan terkait sertifikasi halal dan indikasi geografis. Sementara itu di Long Mesangat, pengembangan karet lokal melalui unit pengolahan dan pemasaran juga digarap melalui tiga unit pengolahan yang ada serta kerja sama langsung dengan pabrik pengolahan.
Plt. Kepala Bidang Usaha Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Kutai Timur, Aminuddin Aziz, menyatakan:
“Masih banyak petani yang menyadap hanya fokus pada jumlah, bukan kualitas. Kami fasilitasi mereka agar bisa memproduksi lebih bagus. Tinggal bagaimana petani bisa konsisten menjaga standar mutu yang telah diberikan dalam pelatihan dan pendampingan”.
Penjelasan ini menegaskan bahwa program pembinaan tidak hanya sebatas teori, namun konkret dalam pemrosesan, kualitas hasil panen, pengemasan, dan akses pasar.
Dari sisi kakao, meskipun lahan dan skala produksi belum sebesar sawit, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan program peremajaan tanaman kakao rakyat seluas 2.920 hektar dengan pengadaan bibit, pupuk dan herbisida untuk meningkatkan produktivitas.
” Dengan produksi 229,33 Ton Produksi per tahun dan dapat merekrut tenga kerja perkebunan sebanyak 780 petani,”ungkapnya saat ditemuai di Ruang Kerjanya, Rabu (19/11/2025).
Namun, sejumlah tantangan masih membayangi. Petani kakao mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk dan perawatan tanaman yang belum berjalan intensif, sehingga produksinya belum bisa kontinu. Begitu juga kelompok UMKM pengolah coklat masih terbatas skala dan fasilitasnya, sehingga perlu didorong agar mampu mengikuti standar sertifikasi (halal, indikasi geografis).
Upaya hilirisasi juga menjadi bagian penting dari strategi, sejalan dengan dukungan Pemerintah Provinsi yang menyusun dokumen investasi untuk sektor perkebunan kakao. Dengan demikian, bukan hanya produksi bahan mentah yang menjadi fokus, melainkan bagaimana produk olahan—coklat dari kakao bernilai tambah—dapat meningkatkan ekonomi lokal.
Langkah‑langkah yang telah dan sedang dilakukan termasuk: pelatihan magang bagi petani/pengolah di Bandung, penguatan unit pengolahan di tingkat kelompok tani, pendampingan untuk sertifikasi, bantuan sarpras (sarana‑prasarana), dan pendampingan pemasaran langsung ke pabrik/pasos. Semua ini diarahkan agar komoditas kakao dan karet di Kutai Timur bukan sekadar komoditas primer, tetapi dapat menjadi komoditas unggulan dengan nilai tambah tinggi.
“Saat ini sedang berlangsung petani sedang kami magangkan ke Bandung sebanyak 15 orang,”ujarnya.
Penutupnya, meskipun masih ada kendala berupa akses pupuk, perawatan intensif dan kebutuhan penguatan skala UMKM, arah program pembinaan ini menunjukkan sinergi nyata antara pemerintah daerah, kelompok tani dan pelaku UMKM. Jika keberlanjutan ini dijaga, maka Kakao dan Karet di Kutai Timur memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai komoditas kebanggaan daerah yang memberi nilai tambah bagi petani dan ekonomi lokal. (ADV).
