Kutimzone.com,Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan keprihatinan atas terus molornya pelaksanaan program multi years. Saat ini masih terbentur dalam tahap pelelangan. Keterlambatan ini telah mencapai hampir setengah tahun, dan seharusnya, pada triwulan ketiga ini, proyek multi years sudah seharusnya berada pada tahap eksekusi.
Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar, menegaskan bahwa alasan keterlambatan tersebut adalah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk aspek fisik pembangunan dalam pelaksanaan program multi years. Pada tahun sebelumnya, masalah yang sama juga menjadi akar dari keterlambatan pelaksanaan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perkim, selain keterbatasan waktu. Hal ini mengakibatkan akumulasi sisa lebih anggaran (Silpa) yang cukup besar.
Menyikapi masalah ini, Asti Mazar menuntut agar program multi years segera dijalankan tanpa adanya alasan yang memperlambat pelaksanaannya. Dewan Kutim berharap Dinas PU dan Perkim benar-benar mengeksekusi pembangunan sesuai dengan janji yang telah diberikan, terutama pada bulan depan, yakni Agustus.
“Tidak ada alasan, kami minta segera dikerjakan. Jangan sampai deadline baru kita kejar-kejaran dengan waktu,” tegas Asti Mazar kepada awak media, Senin (24/7/2023).
Terkait permasalahan minimnya Sumber Daya Manusia (SDM), Asti Mazar meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk mengambil langkah pendidikan yang tepat agar masalah serupa tidak terulang di masa depan. Apalagi, ke depannya anggaran yang akan diolah dalam program multi years diperkirakan akan semakin besar, sehingga diperlukan orang-orang berkualitas yang mampu menangani tugas tersebut.
“Upaya perolehan sertifikasi memang akan melalui beberapa tahapan yang harus dilalui. Namun, hal itu harus dilakukan mengingat anggaran kita akan semakin besar di masa mendatang,” pungkasnya.
Molornya pelaksanaan program multi years di Kutai Timur menjadi perhatian serius bagi DPRD dan masyarakat setempat. Semoga tuntutan Dewan dapat mendorong Pemerintah Kabupaten untuk segera mengatasi masalah SDM dan memastikan pelaksanaan program multi years berjalan lancar sesuai dengan rencana.(adv/DPRD)
