Kutimzone.com, Sangatta – Kutai Timur terus melangkah maju membangun sistem pendidikan yang tidak membeda-bedakan. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) memperkuat ekosistem pendidikan inklusif, dengan menjadikan kolaborasi antara guru, sekolah, dan orang tua sebagai pilar utama dalam memastikan anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) mendapatkan hak belajar yang sama.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menegaskan bahwa tak boleh ada anak yang terpinggirkan dari dunia pendidikan hanya karena kondisi fisik atau psikologis mereka.
“Kami ingin memastikan tidak ada anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan fisik atau kondisi khusus. Semua sekolah nanti punya minimal satu guru inklusi,” ujar Mulyono usai membuka acara pelatihan metode pembelajaran Ummi di Hotel Royal Victoria Sangatta Utara, Senin (17/11/2025).
Saat ini, sudah ada 121 guru inklusi yang menyelesaikan pendidikan resmi, sementara sekitar 300 guru lainnya sedang mengikuti kuliah program inklusi di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Pemerintah menargetkan jumlah guru inklusi meningkat menjadi 600 orang pada tahun 2026—sebuah langkah ambisius yang belum banyak dicapai daerah lain di Kalimantan Timur.
“Kami tidak cukup hanya dengan pelatihan singkat atau bimtek. Para guru harus kuliah dan punya kompetensi akademik agar benar-benar mampu mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus,” jelas Mulyono.
Namun, program ini tak hanya bertumpu pada tenaga pendidik. Disdikbud Kutim juga aktif mengajak orang tua siswa untuk berperan aktif. Melalui pendekatan komunikasi terbuka dan pendampingan berkala, orang tua diajak memahami kebutuhan anak-anak mereka serta bersinergi dengan guru demi menciptakan suasana belajar yang mendukung.
Pendekatan inklusi ini juga menjadi solusi atas keterbatasan jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) di wilayah Kutim. Dengan keberadaan guru inklusi di sekolah reguler, anak-anak berkebutuhan khusus tidak perlu berpindah ke sekolah khusus dan tetap bisa belajar di lingkungan tempat tinggal mereka.
“Konsepnya bukan lagi satu sekolah inklusi, tapi semua sekolah harus siap menjadi inklusif,” tegas Mulyono.
Melalui kebijakan ini, Kutai Timur mulai membangun ekosistem pendidikan yang menghargai keberagaman. Sekolah menjadi tempat yang memahami karakter setiap anak, guru dibekali kompetensi inklusif, dan orang tua ikut terlibat secara aktif dalam proses pendidikan.
Kutim kini bergerak menuju sistem pendidikan yang benar-benar inklusif, menjadikan kesetaraan sebagai budaya, bukan sekadar kebijakan. (ADV/RI)
