Samarinda – “Pasien seharusnya tidak perlu dirujuk jauh hanya karena alat medis tak tersedia.” Kritik tajam ini disampaikan Hartono Basuki, anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, menanggapi minimnya fasilitas kesehatan di dua wilayah penting, yakni Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser. Akibat keterbatasan peralatan medis, masyarakat masih bergantung pada rumah sakit di Balikpapan untuk layanan lanjutan, meski jaraknya cukup jauh.
Dalam wawancara di Gedung D DPRD Kaltim pada Senin (30/6/2025), Hartono mengungkapkan bahwa ketimpangan fasilitas ini menjadi penghambat utama dalam memberikan layanan kesehatan yang setara dan layak bagi seluruh warga.
“PPU dan Paser banyak fasilitas yang belum memadai, terutama fasilitas kesehatan. Kita terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan RSUD, baik di PPU maupun Paser, karena peralatan yang tersedia belum lengkap,” ujarnya.
Hartono menekankan bahwa rujukan ke Balikpapan tidak hanya menyita waktu berharga pasien, terutama dalam kondisi darurat, tetapi juga menambah beban logistik dan biaya bagi keluarga. Ia menegaskan bahwa penguatan layanan kesehatan lokal adalah langkah mendesak.
“Ini tentang upaya kita memperpendek jarak tempuh pasien. Kalau fasilitas di PPU dan Paser sudah memadai, pasien tidak perlu lagi rujukan ke Balikpapan,” tegasnya.
Ia menyebutkan bahwa PPU sedikit lebih maju karena didukung kehadiran rumah sakit seperti RS Hermina, RS Mayapada, dan RS UPT Kemenkes di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Rumah sakit tersebut kini melayani masyarakat serta aparatur negara di kawasan inti pemerintahan. Namun, hal serupa belum terjadi di Paser yang hingga kini belum memiliki RSUD dengan fasilitas memadai.
“Untuk PPU sudah cukup baik karena ada RS Mayapada dan Hermina di IKN. Tapi untuk masyarakat Paser, mereka masih harus dirujuk ke Balikpapan karena belum ada rumah sakit dengan fasilitas lengkap,” jelasnya.
Sebagai wilayah penyangga IKN, Hartono menilai PPU dan Paser seharusnya menjadi prioritas pembangunan infrastruktur kesehatan. Ia mengingatkan bahwa lonjakan populasi dan aktivitas seiring pembangunan IKN membutuhkan sistem layanan kesehatan yang kuat dan siap.
Hartono pun mendorong pemerintah provinsi maupun pusat untuk segera memenuhi kebutuhan dasar kesehatan di kedua wilayah tersebut agar tidak menjadi hambatan dalam penyediaan layanan publik di masa depan. (ADV).
