Samarinda – “Harusnya disemen, bukan diaspal.” Kalimat tegas ini dilontarkan Guntur, anggota DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, menanggapi kerusakan berulang pada sejumlah ruas jalan di Kutai Kartanegara (Kukar), khususnya yang melintasi kawasan rawa gambut. Menurutnya, pilihan konstruksi yang tidak tepat menjadi penyebab utama kerusakan yang kini kembali terjadi.
Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, pada Senin (23/6/2025). Guntur menilai, keputusan masa lalu yang lebih memilih pengaspalan dibanding semenisasi adalah kompromi jangka pendek yang kini membawa konsekuensi buruk.
“Zaman dulu, itu adalah wilayah rawa yang kita timbun. Harusnya disemen, tapi karena tuntutan masyarakat pada waktu itu akhirnya diaspal. Padahal kita tahu jalan itu pasti rusak kalau terus-terusan tergenang,” ujarnya.
Kritik ini muncul setelah Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud melakukan peninjauan ke beberapa ruas jalan rusak di Kukar, termasuk jalan menuju Tabang dan ruas Bayan Group hingga Sebelimbingan. Guntur mengungkapkan, sebenarnya semenisasi sudah mulai dilakukan, namun progresnya belum menyeluruh.
“Saya ke sana beberapa bulan lalu. Kebetulan saya orang Tabang, rupanya di sana itu sudah mulai disemen, tapi belum semua. Masih ada sekitar 15 kilometer yang belum selesai,” tambahnya.
Ia mengungkap bahwa saat kepemimpinan Bupati Edy Damansyah, ada keinginan untuk membangun jalan secara tahan lama. Namun, desakan masyarakat agar segera merasakan aksesibilitas membuat pemerintah saat itu akhirnya memilih pengaspalan.
“Waktu itu masyarakat bilang, ‘enggak apa-apa Pak, yang penting kami bisa menikmati dulu jalannya.’ Tapi sekarang kita lihat, akibatnya itu tidak jangka panjang, rusak karena banjir terus-menerus,” jelasnya.
Guntur menekankan bahwa cakupan luas wilayah Kukar harus menjadi pertimbangan dalam perencanaan infrastruktur. Dengan jarak tempuh hingga 9 jam dari Samarinda ke Tabang, pembangunan jalan di Kukar memerlukan pendekatan khusus dan alokasi anggaran yang proporsional.
“Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat luas dan kompleks. Ini harus jadi fokus Gubernur dan Wakil Gubernur ke depannya,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dapil Kukar, Guntur menyatakan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan afirmatif dalam pembangunan infrastruktur yang kokoh, berkelanjutan, dan sesuai kondisi geografis daerah.
“Jangan lihat jumlah penduduk saja. Kita harus melihat luas wilayah dan perannya secara strategis di Kaltim. Kutai Kartanegara butuh perhatian ekstra,” pungkasnya. (ADV).
