Samarinda – “Kalau ingin maju, jangan hanya menunggu.” Ungkapan ini disampaikan dengan tegas oleh Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, saat menyoroti lambatnya tindak lanjut Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Berau. Ia menilai, perbandingan dengan Kota Samarinda seharusnya menjadi pelajaran penting bagi daerah lain dalam mengoptimalkan program bantuan dari Kementerian Sosial RI.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif nasional dengan pendanaan dari APBN yang bertujuan mendukung pendidikan masyarakat melalui bantuan langsung dari pusat. Di Kalimantan Timur, dari lima daerah yang mengusulkan, hanya Kota Samarinda yang dinyatakan memenuhi seluruh syarat administratif dan teknis sehingga program siap dijalankan. Sementara Berau masih terkendala dan belum menunjukkan progres yang berarti.
“Berau harus belajar dari Samarinda. Kenapa Samarinda bisa, sementara Berau tidak bisa. Itu kan artinya, ada yang perlu dievaluasi dan diperbaiki. Tidak bisa hanya menunggu, harus jemput bola,” kata Syarifatul di Gedung E DPRD Kaltim, pada Kamis (12/6/2025).
Ia menjelaskan, sebagai program pusat yang dananya telah dialokasikan, semestinya tidak ada alasan teknis yang menghambat implementasi jika semua persyaratan dipenuhi. Karenanya, ia berencana melakukan koordinasi langsung dengan Dinas Sosial Kabupaten Berau dan membuka peluang mendampingi langsung konsultasi ke Kemensos di Jakarta.
“Nanti kami akan ke Dinsos, koordinasi dulu. Kami ingin tahu apakah syaratnya sudah lengkap, atau ada hambatan administrasi lainnya. Kalau perlu, kami dari provinsi ikut konsultasi ke Kemensos agar bisa lebih cepat ditangani,” lanjut politisi dari Partai Golkar tersebut.
Syarifatul juga mengingatkan pentingnya komunikasi antardaerah dalam menyukseskan program strategis nasional. Ia menyarankan agar Dinsos Berau menjalin komunikasi intensif dengan Dinsos Kota Samarinda sebagai daerah yang sudah berhasil memulai pelaksanaan program ini.
“Saran kami untuk Pak Kadis Dinsos Berau, coba koordinasi ke Samarinda. Pelajari apa saja yang mereka lakukan sampai bisa lolos. Ini bentuk tanggung jawab kita agar program pusat yang bagus ini tidak sia-sia hanya karena minim inisiatif daerah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa program ini menyasar langsung ke masyarakat, sehingga keterlambatan pelaksanaan justru akan merugikan masyarakat yang menjadi sasaran utama.
“Program ini kan tujuannya membantu masyarakat. Kalau lambat dieksekusi, yang rugi rakyat. Jadi, jangan sampai program bagus tidak jalan hanya karena kurang gerak dari daerah,” pungkasnya.
Dengan evaluasi dan koordinasi yang tepat, Syarifatul berharap Berau bisa segera menyusul daerah lain dalam mengimplementasikan Program Sekolah Rakyat, demi pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Kalimantan Timur. (ADV).
