Samarinda – Megahnya Jembatan Pulau Balang yang membentang kokoh menghubungkan Kota Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU), belum cukup menjawab harapan masyarakat yang sejak lama menanti terbukanya akses darat permanen ke pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan. Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada Juli 2024, jembatan tersebut masih tertutup untuk umum.
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Muin, menyuarakan kekecewaan warga dapil PPU-Paser. Ia menyebut masyarakat merasa seolah menjadi “penonton” dari pembangunan di tanah mereka sendiri, tanpa bisa menikmati manfaat langsung dari infrastruktur strategis itu.
“Jembatan Pulau Balang itu harapan besar masyarakat Penajam yang sudah ditunggu bertahun-tahun. Jalan dari sisi Penajam sudah lama siap, jembatannya juga sudah berdiri megah. Tapi kenapa sampai sekarang belum dibuka juga untuk umum?” ujarnya penuh tanya beberapa waktu lalu
Menurut Baharuddin, jembatan ini memiliki arti lebih dari sekadar penghubung fisik. Ia simbol konektivitas antarwilayah yang bisa menekan harga logistik, membuka peluang ekonomi, dan mempercepat integrasi ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Sayangnya, saat ini warga masih harus bergantung pada transportasi feri atau speedboat yang mahal dan terbatas.
Ia menyebut satu-satunya momen jembatan itu sempat dibuka adalah saat arus mudik dan balik Lebaran 2025, itu pun dengan sistem buka-tutup satu arah. Setelah itu, kembali ditutup tanpa kejelasan.
“Kalau jembatan ini benar-benar dibuka, saya yakin masyarakat Penajam pasti senang. Ekonominya akan tumbuh, harga kebutuhan bisa lebih murah, akses semakin lancar,” tambahnya.
Baharuddin juga menyadari konsekuensi ekonomi jika akses dibuka, termasuk tergesernya moda transportasi air seperti feri. Namun ia menegaskan bahwa kemajuan daerah tak boleh dikorbankan demi kepentingan bisnis semata.
“Apalagi dengan kejadian yang tenggelam itu, orang-orang juga serba hati-hati untuk naik feri. Kalau sudah ada jembatan, orang-orang kemungkinan bakal beralih,” ucapnya.
Sebagai Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, ia mendorong pemerintah provinsi dan pusat segera memberikan kejelasan nasib Jembatan Pulau Balang agar tidak menjadi infrastruktur mubazir yang hanya indah dipandang, tapi tak bermanfaat bagi rakyat.
“Yang penting sekarang, jembatan ini jangan cuma jadi pajangan. Harus bisa digunakan, harus bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkas Baharuddin. (ADV).
