Samarinda – Jelang pelaksanaan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK se-Kalimantan Timur yang akan dimulai pada 16 Juni 2025, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, mengangkat persoalan krusial terkait minimnya daya tampung sekolah negeri, khususnya di Balikpapan. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Disdikbud Kaltim pada Selasa (10/6/2025), ia mendorong agar pemerintah hadir secara nyata untuk menjawab tantangan ini.
“Di Balikpapan, yang bisa terakomodir ke SMA negeri itu hanya sekitar 51 persen. Sisanya bagaimana? Mereka tetap punya hak untuk mendapatkan pendidikan,” tegas Damayanti.
Ia menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah provinsi dalam membantu pembiayaan bagi siswa yang terpaksa harus melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Menurutnya, jika siswa tak bisa masuk sekolah negeri karena keterbatasan kuota, maka subsidi pendidikan untuk sekolah swasta harus diberikan agar tidak terjadi ketimpangan.
Damayanti mempertanyakan kesiapan Pemprov Kaltim dalam menambah jumlah sekolah negeri di Balikpapan. Menanggapi itu, ia menyadari keterbatasan lahan sebagai kendala utama. Kota Balikpapan yang padat membuat pembangunan sekolah baru memerlukan perencanaan yang matang dan pemanfaatan lahan milik pemerintah provinsi.
“Lahan itu butuh luas, jadi solusinya bisa dengan menambah ruang kelas atau bahkan merancang bangunan sekolah bertingkat,” katanya.
Ia juga menyarankan agar skema pembangunan ke depan mengakomodasi pertumbuhan vertikal sekolah, sekaligus memaksimalkan fasilitas yang sudah ada. Di sisi lain, subsidi kepada sekolah swasta dianggap sebagai solusi realistis jangka pendek.
“Gratispol itu jangan hanya untuk sekolah negeri. Sekolah swasta pun harus dapat porsi, karena mereka juga bagian dari sistem pendidikan kita,” imbuhnya.
Menurut Damayanti, pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa banyak siswa dari keluarga tidak mampu akhirnya terbebani ketika harus masuk sekolah swasta. Besarnya biaya menjadi penghalang bagi mereka untuk mengakses pendidikan layak.
RDP ini menjadi momentum untuk mengevaluasi strategi pemerataan pendidikan di Kaltim, terlebih pada wilayah urban seperti Balikpapan yang kerap mengalami ketimpangan dalam akses pendidikan menengah. DPRD berharap agar kebijakan konkret dapat segera diterapkan, baik berupa perluasan infrastruktur maupun intervensi anggaran untuk sekolah swasta. (ADV).
