Kutimzone.com, Samarinda – Di tengah tantangan sosial yang kian kompleks, upaya pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk menanggulangi kemiskinan kembali mendapatkan momentum.
Pada Senin, 18 November 2024, bertempat di Ballroom Hotel Amaris, Pjs Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma (AHK), bersama dengan Kepala Bappeda Kutim, Noviari Noor, serta Plt Sekretaris Bappeda, M. Syaiful, resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, bekerja sama dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan pemerintah provinsi, organisasi perangkat daerah (OPD) di Kutim, hingga tokoh masyarakat dan akademisi. Diskusi dalam rakor ini fokus pada beberapa isu utama, yaitu penyelarasan data kemiskinan, pengembangan program pemberdayaan masyarakat, serta optimalisasi dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin.
Dalam sambutannya, AHK menegaskan, kemiskinan bukan hanya angka statistik, melainkan tantangan nyata yang harus diatasi secara kolektif. “Kemiskinan adalah tantangan besar yang membutuhkan kerja sama dari semua pihak—baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Rakor ini diharapkan mampu merumuskan langkah konkret untuk menekan angka kemiskinan di Kutim,” ungkapnya dengan penuh semangat.
Salah satu sorotan penting dalam Rakor ini adalah validasi dan penyelarasan data kemiskinan, yang dianggap sebagai fondasi utama dalam merancang program-program yang efektif. AHK menekankan, “Dengan data yang valid, program penanggulangan kemiskinan bisa lebih tepat sasaran. Ini juga membantu menghindari duplikasi bantuan yang selama ini sering terjadi.”
Melalui pembahasan yang mendalam, peserta rakor juga membahas bagaimana inovasi dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam menjawab tantangan kemiskinan. Fokus utama, menurut AHK, adalah memberdayakan kelompok-kelompok rentan, seperti petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Kita harus menciptakan ekosistem yang mendukung mereka agar bisa mandiri dan berkontribusi bagi keluarga serta masyarakat,” tambahnya.
Lebih jauh, kegiatan ini diharapkan melahirkan solusi-solusi strategis yang mampu mengatasi akar masalah kemiskinan di Kutim. Hasil dari pertemuan ini, menurut AHK, akan menjadi panduan dalam menyusun program-program prioritas menjelang tahun 2025. “Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap warga Kutim bisa hidup layak dan sejahtera. Saya berharap Rakor ini mampu menjadi langkah awal yang signifikan untuk mencapai target tersebut,” imbuhnya.
Melihat antusiasme peserta dan komitmen yang ditunjukkan, Rakor Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutim 2024 seolah menjadi sinyal kuat dari pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Momentum ini tidak hanya bertujuan untuk menekan angka kemiskinan, tetapi juga mengukuhkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Kemiskinan, yang selama ini menjadi tantangan utama, kini dihadapi dengan semangat kolaboratif. Dengan upaya yang terkoordinasi dan terukur, diharapkan Kutim dapat menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Rapat ini bukan sekadar acara formal, melainkan tonggak awal perubahan yang diharapkan mampu mengubah wajah Kutim menuju arah yang lebih baik. (Rls)
