Kutimzone.com, Sangatta – Upaya untuk mencapai Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB) terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Bappeda. Agenda itu bekerja sama dengan Kementerian Bappenas RI dan USAID Sustainable Environmental Governance Across Regions (SEGAR) upaya ini dilakukan lebih komprehensif dengan menggelar pelatihan penyusunan laporan keberlanjutan dan sustainable investment outlook di Pelangi Room Hotel Royal Victoria, Selasa, 20 Februari 2024.
Kegiatan itu dibuka oleh Asisten Pemkersa Setkab Kutim Poniso Suryo Renggono mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman yang berhalangan hadir.
Pelatihan ini difokuskan untuk IYB pembangunan dan tata kelola sektor perkebunan yang berkelanjutan. Indikator tersebut merupakan pendekatan yang diimplementasikan oleh Kementerian Bappenas RI berbasis pendekatan lanskap dengan batas-batas administrasi.
Untuk mengukur kinerja pemangku kepentingan. Terdapat 23 indikator tersebut yang mengacu kepada peraturan di tingkat nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Dalam kesempatan itu, Asisten Pemkesra Setkab Kutim Poniso Suryo Renggono menyampaikan bahwa implementasi IYB merupakan strategi bagi pemerintah daerah untuk menerapkan pembangunan rendah karbon.
“Dengan pendekatan berbasis yurisdiksi, diharapkan partisipasi pemangku kepentingan termasuk pelaku usaha dapat meningkat untuk mengarahkan investasi kegiatan usaha secara berkelanjutan di wilayah administrasinya,” tegas Poniso.
Poniso menambahkan, Pemkab Kutim menyadari perlunya penguatan dalam mengembangkan iklim investasi hijau di Kabupaten Kutim. Dalam kerangka pendekatan yurisdiksi berkelanjutan, identifikasi kegiatan usaha berkelanjutan perlu dipromosikan untuk menarik investasi dan melaporkan komitmen keberlanjutan melalui Sustainability Report.
“Pemkab Kutim berkomitmen untuk mengujicobakan IYB dan RSPO Jurisdictional Approach,” bebernya.
Selanjutnya, Investment Outlook akan menjadi sumber informasi bagi calon investor mengenai potensi investasi hijau di Kutim. Selanjutnya juga dapat digunakan oleh lembaga pembiayaan untuk memastikan kegiatan usaha yang dilakukan di Kabupaten Kutim. Apakah telah memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan atau belum. (Rls)
