Kutimzone.com, Tenggarong – Pendidikan adalah hak semua warga negara. Tapi, ternyata masih banyak warga miskin di Kutai Kartanegara (Kukar) yang enggan sekolah. Padahal, Disdikbud Kukar sudah berusaha keras mengajak mereka sekolah paket.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Paud dan PNFI Disdikbud Kukar, Pujianto. Dirinya mengatakan, verifikasi data kemiskinan di bidang pendidikan itu sangat susah. Soalnya, warga miskin yang ditawari sekolah paket malah kabur.
“Kalau bidang lain enak, dari dinas sosial memberi bantuan bansos, perkim datang mau bedah rumah, ketahanan pangan kasih bahan pangan. Kalau pendidikan datang-datang suruh sekolah, orang pada tidak mau, pada lari semua,” kata Pujianto, Rabu (8/11/2023).
Pujianto mengaku, timnya sudah datang ke rumah-rumah warga miskin untuk memberitahukan pentingnya pendidikan. Tapi, responsnya masih minim.
“Banyak yang menolak, mereka bilang untuk apa sekolah, mereka sudah cukup bisa makan. Padahal kita ajak mereka sekolah ke paket, tidak seperti sekolah formal,” ucapnya.
Menurut Pujianto, verifikasi data kemiskinan di bidang pendidikan itu melibatkan dua pihak, yaitu lembaga dan desa. Lembaga yang dimaksud adalah SKBPKPM (Sekretariat Kecamatan Bina Pemberdayaan Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat), yang bertugas mengajarkan warga tentang pola pembelajaran paket A, B, dan C. Sedangkan desa bertugas menunjukkan lokasi warga miskin.
“Masalahnya, yang dari desa tidak tahu paket A, B, dan C. Jadi, kita harus menjelaskan dulu ke mereka. Selain itu, banyak juga kendala di lapangan, seperti orang tidak ada di rumah, orang ke kebun, kebunnya jauh, dan sebagainya,” jelasnya.
Pujianto berharap, verifikasi data kemiskinan di bidang pendidikan bisa lancar dan tepat sasaran. Dia juga meminta semua pihak, termasuk teman-teman desa, untuk ikut mengajak warga miskin bersekolah.
“Kita juga sedang bikin strategi baru lagi untuk 2024 mendatang, dan langkah apa yang bisa kita ambil. Karena kita ingin naikin kualitas pendidikan di Kukar, khususnya bagi warga miskin,” tutupnya.
(Adv)
