Kutimzone.com, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) saat ini tengah fokus memaksimalkan kerja sama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Termasuk, optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Kutim) tahun 2023.
Konsentrasi kerja Pemkab lalu disoroti oleh Ketua DPRD Kutim, Joni. Dirinya meminta perubahan APBD 2023 dimanfaatkan dengan maksimal agar terserap dengan baik.
Dirinya memandang, kualitas pelaksanaan proyek di Kutim mesti dijalankan dengan penyerapan anggaran yang efisien. Agar, pembangunan itu berjalan dan mencapai target sebagaimana rencana.
“Tanggung jawab utama dalam pelaksanaan proyek akan jatuh kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), pengawas proyek, dan kontraktor. Terkadang, kontraktor cenderung enggan menerima tanggung jawab jika terdapat masalah dalam pelaksanaan proyek,” ungkap Joni saat ditemui awak media di rumah jabatan Ketua DPRD, Rabu, 25 Oktober 2023.
Poin penting yang Joni tegaskan adalah pentingnya pengawas proyek dalam memastikan bahwa pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
“Pengawas proyek harus benar-benar memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan kontrak. Jika tidak sesuai, pembayaran harus sesuai pekerjaan yang telah dilakukan, bukan membayar semuanya tanpa validasi,” terangnya.
Joni juga menekankan pentingnya bekerja dengan penuh tanggung jawab, bahkan jika tenggat waktu terasa sangat ketat. Ia mengingatkan bahwa meninggalkan resiko hingga kemudian hari dapat berdampak buruk pada semua pihak.
“Setidaknya, setahun setelah hasil pemeriksaan (LHP) diaudit, semuanya akan terungkap. Jadi, alangkah bijaksananya untuk tidak menghindari tanggung jawab saat masih bisa ditangani,” sambungnya.
Politisi PPP ini mencermati temuan terkait dengan pelaksanaan proyek. Ia menyoroti kasus di mana pembangunan konstruksi mungkin lebih ditekankan di satu sisi, sementara sisi lainnya terbengkalai.
“Kami tidak boleh mengabaikan aspek-aspek ini. Jangan biarkan temuan seperti ini terus terjadi. Ini yang harus di sadari bersama,” tutupnya.
