Kutimzone.com,Sangatta – Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi isu krusial yang terus menghambat proses pelaksanaan anggaran dan program pembangunan pemerintah daerah di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Ketua Komisi D DPRD Kutim, Yan, menyatakan bahwa alasan yang diutarakan Pemkab Kutim terkait kekurangan SDM tidaklah realistis, mengingat banyaknya kegiatan peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis (Bimtek) di luar daerah yang diikuti oleh para SDM.
“Kita memiliki SDM yang mengikuti Bimtek di luar daerah, sehingga mereka tidak bisa bekerja maksimal karena sering berada di luar daerah,” ungkap Yan kepada awak media pada Sabtu (29/7/2023).
Dijelaskan oleh Yan bahwa jadwal Bimtek dinas-dinas terkait di Kabupaten Kutim seringkali diatur dua kali dan dua mingguan. Hal ini menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan proyek di lapangan.
Yan menilai bahwa situasi ini terjadi karena pengaturan pemerintah yang belum optimal, termasuk dalam mengelola tatacara pemerintahan dan antisipasi pelaksanaan program pembangunan yang belum tepat.
“Seandainya administrasi bisa diselesaikan sejak bulan Maret, maka pelaksanaan pembangunan di bulan April akan berjalan lancar dan anggarannya dapat terserap dengan baik. Namun, sekarang sudah akhir bulan Juli dan banyak program dinas yang belum bergerak. Bisa jadi anggaran tidak terserap dengan baik pada akhir tahun ini,” tambahnya.
Kondisi ini tentu menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat Kutim, terutama yang telah menunggu janji pemerintah terkait pembangunan, termasuk perbaikan jalan rusak di 18 kecamatan.
“Meskipun anggaran besar tersedia, namun jika tidak terserap dengan baik, maka hal tersebut menjadi sia-sia, dan masyarakat yang sudah menunggu pun merasa kecewa. Selain itu, situasi ini dapat berdampak pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa),” paparnya.
Jika Kabupaten Kutim kembali menyisakan anggaran pada tahun ini, pemerintah pusat akan mengetahui dan mengukur kemampuan Pemkab Kutim dalam menyerap anggaran.
“Jika hal ini diketahui oleh pemerintah pusat, maka akan menjadi masalah bagi kita nantinya,” tandas Yan.
Kondisi kekurangan SDM dan tantangan dalam pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Kutai Timur menjadi perhatian serius bagi para pemangku kepentingan. Diperlukan langkah konkret untuk mengatasi masalah ini agar pembangunan daerah dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.(adv/DPRD)
