SANGATTA – Pembangunan infrastruktur penghubung antarkawasan menjadi salah satu perhatian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutai Timur pada 2026. Sejumlah pembangunan jembatan disiapkan untuk mendukung akses dan kelancaran mobilitas masyarakat.
Kepala Dinas PUPR Kutai Timur, Tabrani Aji, mengatakan terdapat tiga pembangunan jembatan yang menjadi bagian dari program infrastruktur tahun ini.
“Kalau jembatan pembangunan tahun ini difokuskan di tiga,” ujar Tabrani Aji saat diwawancarai di Kantor Bupati Kutai Timur, Kamis (01/10 / 2026.).
Tabrani menyebut pembangunan tersebut mencakup jembatan di wilayah Kelemu dan Bengalon. Program itu juga masuk dalam kegiatan yang dirancang secara multiyears.
Meski demikian, Tabrani belum merinci secara keseluruhan nilai anggaran maupun panjang masing-masing jembatan. Ia mengatakan detail pekerjaan masih perlu disesuaikan dengan program yang telah ditetapkan.
Pembangunan jembatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga konektivitas wilayah. Infrastruktur penghubung dinilai memiliki peran penting dalam memudahkan pergerakan masyarakat, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan antarkawasan.
Selain pembangunan jembatan, PUPR Kutim juga melakukan penyesuaian terhadap komposisi program infrastruktur. Dalam kondisi kemampuan pendapatan daerah yang mengalami perubahan, porsi pembangunan dan pemeliharaan akan kembali diatur agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara optimal.
Tabrani mengatakan kebutuhan masyarakat terhadap akses transportasi menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas.
“Jadi kebutuhan masyarakat mendapatkan sarana akses yang mempermudah transportasi itu nanti kita prioritaskan,” ujarnya.
Menurut dia, pemeliharaan infrastruktur juga akan mendapat perhatian agar fasilitas yang sudah tersedia tetap dapat digunakan dan mendukung kelancaran transportasi darat masyarakat.
Dengan pola tersebut, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Kutai Timur diarahkan tidak hanya mengejar penambahan aset baru, tetapi juga memastikan infrastruktur yang telah ada tetap berfungsi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (ADV/Kominfo).
