Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H Seno Aji, kembali menekankan pentingnya tindak lanjut cepat dan tuntas terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2024. Penegasan ini disampaikannya usai mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2024 secara daring dari Ruang HOB Kantor Gubernur, Selasa (15/4/2025).
Didampingi sejumlah pejabat penting seperti Kepala BPKAD Kaltim H Ahmad Muzakkir, Inspektur Wilayah Dr HM Irfan Prananta, dan Dirut BPD Kaltimtara H Muhammad Yamin, Seno Aji menyatakan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib merespons cepat setiap rekomendasi dari BPK.
“Kita semua tahu bahwa setiap LHP harus segera ditindaklanjuti. Saya minta semua OPD segera menyelesaikan dan memverifikasi setiap rekomendasi dari BPK,” tegasnya.
Menurut Seno, kualitas laporan keuangan tidak cukup hanya dari sisi pencatatan yang rapi, tetapi juga harus diimbangi dengan upaya perbaikan nyata atas setiap temuan pemeriksaan. Langkah ini akan memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.
Untuk mendukung hal ini, ia telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Inspektorat agar proses verifikasi dapat dilakukan secara menyeluruh di masing-masing OPD.
Salah satu perhatian utama dalam LHP kali ini adalah aspek pengelolaan aset daerah. Merespons hal tersebut, Seno langsung memerintahkan BPKAD membentuk tim khusus yang bertugas melakukan verifikasi menyeluruh terhadap aset milik Pemprov.
“Saya sudah minta BPKAD segera bentuk tim khusus untuk memverifikasi aset. Ini penting agar dalam waktu dekat, aset milik daerah bisa tervalidasi secara akurat,” jelas Seno.
Langkah strategis ini dinilai penting demi terciptanya sistem administrasi aset yang lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik. Verifikasi aset juga menjadi kunci dalam menjaga kredibilitas laporan keuangan Kaltim di mata lembaga pengawas dan masyarakat luas.
Pemprov Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki sistem keuangan dan aset sebagai bentuk tanggung jawab pemerintahan yang profesional dan transparan.
