Kutimzone.com, Sangatta – Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur Jimmy mengungkapkan proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 yang menjanjikan, mencapai angka Rp9,148 triliun. Kenaikan ini signifikan dari angka sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp8,561 triliun, menandakan peningkatan sebesar Rp587 miliar.
Jimmy menyoroti dokumen nota penjelasan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 2024, yang diserahkan oleh Bupati Kutai Timur pada Sidang Paripurna ke-10 DPRD Kutai Timur. Ia menekankan perlunya kajian lebih lanjut oleh Badan Anggaran (Banggar) terhadap rancangan ini.
“Paling tidak, fokus 60 persen komitmen bupati terhadap APBD 2024 terpusat pada infrastruktur, termasuk infrastruktur untuk pariwisata yang dianggap paling penting,” ungkap Jimmy di gedung DPRD Kutim beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan bahwa fokus pada infrastruktur menjadi penting untuk mendukung diversifikasi ekonomi dan peningkatan daya saing daerah. Hal ini sejalan dengan visi Kutai Timur untuk lepas dari ketergantungan pada hasil tambang pada tahun 2040.
“Tahun 2040 menjadi titik lepas dari ketergantungan pada hasil tambang, dan grafik perencanaan sudah tergambar dari sekarang,” jelasnya.
Selanjutnya, menurutnya infrastruktur menjadi prioritas utama, terutama yang mendukung konektivitas antar kecamatan yang selama ini belum optimal.
“Masih ada lebih dari 1.000 kilometer yang belum tergarap dengan baik. Rencana multiyears juga belum mencapai puncaknya, menandakan pentingnya peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur di daerah ini,” tegasnya.
Proyeksi APBD 2024 ini memberikan sinyal positif terhadap upaya Kutai Timur dalam merancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.
Hal ini sejalan dengan semangat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan pentingnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Dengan fokus pada infrastruktur, Kutai Timur diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, mengembangkan potensi pariwisata, dan menciptakan lapangan kerja baru.
Hal ini akan mendukung upaya daerah untuk lepas dari ketergantungan pada hasil tambang dan mewujudkan kemandirian ekonomi.
