SANGATTA — Tidak semua masyarakat dapat langsung menerima bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Kepala Bidang Permukiman Dinas Perkim Kutim, Muhammad Noor, mengatakan terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima manfaat. Salah satunya merupakan warga Kutim yang terdata sebagai masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, calon penerima harus memiliki atau menguasai lahan yang dapat dibuktikan dengan dokumen legal.
“Memiliki lahan, menguasai lahan dengan dibuktikan bukti legalitas lahan. Sertifikat, segel, PPAT, atau bukti hibah yang bisa dikuatkan dengan keterangan dari desa dan kecamatan,” jelas Noor saat diwawancarai di ruang kerjanya, beberapa hari lalu.
Proses verifikasi penerima juga tidak hanya dilakukan oleh Dinas Perkim. Pemerintah desa, kelurahan, kecamatan hingga tingkat RT dilibatkan untuk memastikan kondisi calon penerima sesuai dengan persyaratan.
Noor menyebut program tersebut merupakan program lintas sektor. Pelaksanaannya melibatkan sejumlah perangkat daerah yang tergabung dalam kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman.
“Ini 100 persen kita kolaborasi antar-dinas. Tidak mungkin tidak kolaborasi karena ini lintas dinas, banyak sektor yang harus kita tangani,” katanya.
Menurutnya, mekanisme tersebut diperlukan agar bantuan rumah tepat sasaran dan penerima benar-benar memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.(ADV/Kominfo).
