banner 728x90
ADV, Berita  

Pembukaan Lahan Hutan Picu penyebaran Malaria, Dinkes Kutim Himbau Warga Libatkan Puskesmas

SANGATTA – Perluasan aktivitas pembukaan lahan di kawasan yang berdekatan dengan hutan diduga menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus malaria di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Penyakit yang sebelumnya lebih banyak ditemukan di wilayah tertentu itu kini juga terdeteksi di kawasan Sangatta Selatan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutai Timur, Yuwana Sri Kurniawati, menerangkan jumlah kasus malaria di Kutim telah melampaui 94 kasus. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena malaria tidak lagi hanya ditemukan di wilayah yang selama ini dikenal sebagai daerah rawan.

Saat ditemui awak media di ruang kerjanya beberapa hari lalu, Yuwana menjelaskan, wilayah seperti Sangkulirang dan Sandaran masih menjadi daerah dengan temuan kasus malaria yang perlu diwaspadai. Selain itu, Kaliorang dan kawasan Sangatta Selatan juga menjadi perhatian petugas kesehatan.

Menurutnya, perubahan tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan di sekitar kawasan hutan, termasuk wilayah yang berdekatan dengan Taman Nasional Kutai (TNK). Aktivitas itu memungkinkan masyarakat yang masuk ke kawasan tersebut terpapar gigitan nyamuk penular malaria.

“Dulu malaria ini banyak ditemukan di Sandaran dan Sangkulirang, yang memang daerahnya dekat hutan. Sekarang Sangatta Selatan juga ada kasus,” pungkasnya.

Ia menjelaskan, risiko penularan dapat meningkat ketika orang yang terinfeksi malaria tidak segera mendapatkan penanganan. Nyamuk yang kemudian menggigit orang tersebut berpotensi menularkan parasit malaria kepada orang lain.

Maka dari itu, ia meminta masyarakat, kelompok tani, maupun perusahaan yang melakukan pembukaan lahan agar berkoordinasi dengan puskesmas setempat. Langkah tersebut diperlukan agar petugas kesehatan dapat melakukan pemeriksaan darah, mendeteksi infeksi sejak dini, serta memberikan pengobatan kepada warga yang dinyatakan positif.

“Siapa pun yang melakukan pembukaan lahan, baik secara mandiri, kelompok tani, maupun melalui perusahaan, kami minta berkoordinasi dengan puskesmas setempat supaya bisa dilakukan pengecekan.(ADV/Kominfo).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *