Kutimzone.com, Sangatta – Saat daerah lain masih menyusun rencana, Kutai Timur sudah berlari lebih dulu. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim menempatkan diri sebagai pionir nasional dalam realisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dengan menyiapkan 81 titik pembangunan dari total 141 desa dan kelurahan definitif yang dimiliki.
Program ini merupakan respon cepat atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghidupkan kembali 82.000 Koperasi Unit Desa (KUD) di seluruh Indonesia. Usai mengikuti arahan langsung dari Presiden melalui rapat virtual, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman langsung menginstruksikan jajaran dinas untuk bergerak di lapangan.
“Saya tadi sudah langsung komunikasi dengan Dinas Koperasi, Disperindag, dan DPMDes,” ujar Ardiansyah, menegaskan komitmen percepatan program KDKMP, Selasa (25/11/2025).
Dalam pertemuan itu, Bupati didampingi oleh Dandim 0909/KTM Letkol Arh Ragil Setyo Yulianto dan sejumlah pejabat terkait. Ia menyebut bahwa Kutim menjadi salah satu daerah dengan kesiapan tertinggi secara nasional dalam menyambut program koperasi tersebut.
“Bersyukur dari informasi Pak Dandim, kita tertinggi sudah itu,” tambahnya dengan nada optimis.
Sebagai upaya memperkuat ekonomi hingga ke lapisan terbawah, Pemkab Kutim juga menggulirkan program Banksus Desa atau Bank Khusus Desa yang menyasar langsung ke Rukun Tetangga (RT). Program ini berfungsi ganda: menggerakkan ekonomi kerakyatan sekaligus menekan persoalan sosial seperti kemiskinan dan stunting.
Ardiansyah menjelaskan bahwa sebelumnya telah dialokasikan dana Rp 50 juta per RT untuk pengembangan infrastruktur. Kini, bantuan tambahan dipersiapkan untuk memicu ekonomi produktif di masyarakat. Targetnya, dalam tiga tahun mendatang, program ini mampu meningkatkan daya saing ekonomi lokal secara signifikan.
Di sisi lain, perhatian juga diberikan pada sektor pendataan ekspor. Pemkab menyoroti kurangnya pencatatan barang ekspor yang menyebabkan Kutim kehilangan potensi pendapatan daerah.
“Yang dikirim itu 100, tapi kita tahu punya 10. Kenapa? Karena kita tidak punya data,” jelas Bupati, mengkritik lemahnya pencatatan ekonomi daerah selama ini.
Untuk itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) diminta segera menginventarisasi komoditas yang keluar dari Kutim agar tercatat sebagai kontribusi resmi wilayah ini.
Dengan strategi terpadu, dari koperasi desa hingga penguatan data ekonomi, Kutim berharap dapat mewujudkan visi Presiden sekaligus meningkatkan kesejahteraan warganya. Pemkab optimis seluruh desa dan kelurahan di Kutim akan segera menyusul dalam program KDKMP secara penuh.(ADV/RI).
