Sangatta – Dalam Rapat Paripurna ke-22 DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada Senin (04/08/2023), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutim menyampaikan pandangan umum mengenai nota pengantar rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2023 yang telah disampaikan oleh Bupati.
Anggota Fraksi PPP, Muhammad Son Hatta, menyampaikan pandangan umum tersebut atas hasil evaluasi terhadap Nota Pengantar Bupati tentang KUPA-PPAS TA 2023. Fraksi PPP ingin menyampaikan beberapa poin penting terkait perubahan anggaran tersebut.
Pertama, Fraksi PPP mencatat peningkatan pendapatan APBD TA 2023 dari yang awalnya sebesar Rp 5,945 triliun menjadi Rp 7,41 triliun, dengan peningkatan sebesar Rp 1,46 triliun. Meskipun peningkatan pendapatan merupakan hal positif, Fraksi PPP mengingatkan pentingnya penyerapan anggaran yang efisien dan tepat sasaran.
Fraksi PPP juga mengingatkan bahwa hingga triwulan II, penyerapan anggaran APBD baru mencapai 26,33%, atau sekitar Rp 1,5 triliun dari alokasi yang telah ditetapkan sebesar Rp 5,9 triliun. Oleh karena itu, mereka mendorong pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan penyerapan anggaran.
Kedua, dalam alokasi dan distribusi anggaran perubahan, Fraksi PPP menyarankan agar lebih diprioritaskan pada pembangunan yang bersifat mendesak dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu prioritas yang disoroti adalah sistem penyediaan air minum (SPAM) dan akses masyarakat terhadap air bersih.
Fraksi PPP menekankan pentingnya pemerataan pembangunan jaringan air bersih dari wilayah perkotaan hingga pelosok desa. Mereka mencatat bahwa masih banyak keluhan dari masyarakat terkait akses terhadap air bersih yang belum merata.
Fraksi PPP juga mengimbau perusahaan daerah (PERUMDAM) Tirta Tuah Benua untuk meningkatkan target pemasangan jaringan perkotaan hingga mencapai 90%, mengingat target yang terpenuhi saat ini masih sekitar 70%.
Pandangan umum Fraksi PPP ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi semua pihak yang terlibat, guna meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran daerah di Kutai Timur.
