Samarinda – “Tak ada lagi anak putus sekolah karena biaya,” menjadi semangat baru yang digaungkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui program Gratispol, yang resmi diluncurkan pada Senin (21/4/2025). Program ini bukan sekadar jargon, tetapi wujud nyata upaya Pemprov Kaltim dalam membangun generasi emas yang cerdas, berdaya saing, dan inklusif.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, dalam pertemuan di ruang kerjanya, Selasa (22/4/2025), menegaskan bahwa Gratispol merupakan program strategis yang menjadi landasan pembangunan sumber daya manusia unggul di Bumi Etam.
“Alhamdulillah kemarin telah diluncurkan Gratispol. Ini program besar Pemprov Kaltim dan sejalan dengan cita-cita nasional,” ujar Seno.
Gratispol menjamin biaya pendidikan gratis dari SMA, SMK, MA hingga jenjang perguruan tinggi D3, S1, S2, hingga S3, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kalimantan Timur. Tak hanya itu, program ini juga mencakup bantuan seragam dan sepatu gratis bagi siswa baru tingkat SMA/SMK mulai Mei hingga Juni 2025.
Tahun ini, Pemprov telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 750 miliar, dan siap menaikkannya menjadi Rp 2,1 triliun pada tahun 2026, tergantung pertumbuhan postur anggaran provinsi.
“Kita sudah siapkan Rp 1,2 triliun untuk SMA, SMK, MA hingga S1, S2, dan S3. Kalau nanti postur anggaran naik sampai Rp 30 triliun, maka porsi pendidikan bisa mencapai Rp 6 triliun,” terang Seno.
Lebih jauh, Gratispol juga memuat visi jangka panjang berupa pembangunan sekolah unggulan bermitra dengan universitas kelas dunia seperti Oxford dan Cambridge. Sekolah ini akan menerapkan kurikulum bilingual dan tenaga pendidik bersertifikasi internasional, sebagai bentuk persiapan anak-anak Kaltim menghadapi tantangan global.
“Kalau anggaran kita besar, tidak tertutup kemungkinan kita akan mendirikan SMA Unggulan… mereka akan dididik sejak SMA agar bisa bersaing secara global,” tambahnya.
Gratispol ditargetkan mampu meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi dari 12% menjadi 30% dalam sepuluh tahun ke depan, serta mendorong rata-rata lama sekolah menjadi 16 tahun.
Dengan peluncuran ini, Pemprov Kaltim ingin memastikan bahwa setiap anak di Kaltim memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari pembangunan daerah yang inklusif dan berdaya saing tinggi.
