Sangatta – Wakil Ketua Satu DPRD Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar, mengungkapkan kekhawatirannya terkait progres realisasi anggaran perangkat daerah yang lambat. Menurutnya, DPRD Kutim akan segera berkoordinasi dengan eksekutif untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang serapan anggaran yang masih rendah.
Asti Mazar menjelaskan hal ini dalam sebuah wawancara setelah rapat badan musyawarah di Kantor DPRD Kutim pada tanggal 3 Juli 2023. Ia menyatakan bahwa DPRD Kutim telah menjadwalkan kegiatan untuk membahas perubahan dan anggaran murni tahun 2024 lebih awal, yakni pada bulan Juli. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengevaluasi kendala-kendala yang menyebabkan lambatnya serapan anggaran.
“Dalam kegiatan tersebut, kami akan mengupas semua masalah terkait lambatnya serapan anggaran yang dihadapi oleh perangkat daerah. Kami memiliki fungsi pengawasan dan harus mengetahui kendala-kendala yang mungkin terjadi sehingga serapan anggaran menjadi lambat,” ujarnya.
Asti Mazar menduga bahwa kendala tersebut bisa berkaitan dengan masalah administrasi yang rumit atau faktor-faktor lainnya. Hingga saat ini, DPRD belum menerima informasi resmi dari perangkat daerah terkait alasan serapan anggaran yang lambat.
Selain itu, Asti Mazar juga mengungkapkan kebingungannya terkait seringnya perangkat daerah melakukan rapat koordinasi di luar daerah. Dia menyatakan bahwa DPRD tidak memahami alasan di balik kegiatan tersebut dan merencanakan untuk mengajukan pertanyaan terkait masalah ini dalam jadwal DPRD selanjutnya.
Dia menegaskan bahwa saat ini banyak kegiatan perangkat daerah yang diadakan di luar Kutim dan tidak melibatkan anggota legislatif. Oleh karena itu, DPRD tidak memiliki informasi lengkap tentang alasan serapan anggaran yang rendah.
