Samarinda – Tahun depan, pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur akan berjalan di bawah tekanan anggaran. Pemerintah Provinsi Kaltim terpaksa memangkas banyak rencana proyek menyusul turunnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan bahwa anggaran TKD yang akan diterima provinsi pada 2026 hanya sebesar Rp3,13 triliun, jauh menyusut dari alokasi sebelumnya yang mencapai Rp9,33 triliun. Pemangkasan sebesar lebih dari Rp6 triliun ini berdampak langsung pada sektor pekerjaan umum yang kini hanya kebagian dana kurang dari Rp1 triliun.
“Biasanya PU dapat Rp2-4 triliun. Tahun 2026 kita hanya punya kurang dari Rp1 triliun, jadi harus benar-benar selektif,” kata Seno Aji, Rabu (3/12/2025).
Dengan anggaran yang terbatas, Pemprov Kaltim akan menerapkan seleksi ketat terhadap proyek infrastruktur yang akan dibiayai. Hanya jalan-jalan yang kondisinya rusak berat yang akan mendapat prioritas perbaikan.
“Kalau kondisinya masih 85 persen baik, kita tunda dulu. Fokus kita hanya pada jalan yang rusaknya sudah parah, di bawah 60 persen,” jelasnya.
Meski demikian, pembangunan akses jalan ke daerah terpencil tetap diupayakan. Jalan menuju Mahakam Ulu (Mahulu) dipastikan tetap dilanjutkan dengan alokasi dana khusus dari APBD Provinsi dan bantuan pusat.
“Untuk Mahulu, kita siapkan Rp100 miliar dari provinsi dan ada dukungan dari Kementerian PU sebesar Rp420 miliar,” ucap Seno Aji.
Dengan total Rp520 miliar, Pemprov menargetkan proyek jalan ke Ujoh Bilang akan selesai di akhir 2026. Seno menegaskan proyek ini sangat penting karena menyangkut konektivitas dan kebutuhan dasar masyarakat pedalaman.
“Insyaallah akhir 2026 jalan menuju Mahulu sudah tembus dan layak digunakan,” pungkasnya.
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemprov Kaltim kini dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan anggaran yang ada agar tetap mampu menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat secara efektif dan tepat sasaran. (ADV).
