SANGATTA – Ukuran keberhasilan komunikasi pemerintah tidak semestinya berhenti pada seberapa sering kepala daerah tampil dalam sebuah seremoni. Bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo Perstik) Kutai Timur (Kutim), masyarakat justru perlu mengetahui apa yang terjadi setelah panggung acara dibongkar.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Perstik Kutim, Aji Nazarudin, mendorong agar pemberitaan mengenai aktivitas pemerintah lebih banyak menyentuh substansi program dan manfaat yang diterima masyarakat.
Menurutnya, pemberitaan yang hanya menonjolkan kegiatan pembukaan, peresmian maupun seremoni kepala daerah belum cukup menggambarkan keseluruhan kerja pemerintah.
“Pemberitaan itu jangan hanya semacam seremonial saja. Lebih baik ke inti daripada program kerja pemerintah,” ujar Aji saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Rabu (7/10/2026).
Ia mencontohkan sektor pertanian. Informasi mengenai kehadiran pejabat dalam sebuah kegiatan dinilai tidak akan banyak memberikan gambaran kepada masyarakat apabila tidak diikuti dengan penjelasan mengenai program yang dijalankan.
Sebaliknya, kata Aji, publik akan mendapatkan informasi yang lebih utuh apabila pemberitaan mengulas bantuan bibit, alat pertanian, pembangunan akses jalan maupun bentuk dukungan pemerintah lainnya yang benar-benar berkaitan dengan kebutuhan petani.
“Misalnya pertanian, berapa banyak bantuan pemerintah ke petani, bantuan bibit, bantuan alat-alat, bantuan pembuatan jalan. Nah, itu yang coba disampaikan ke masyarakat,” terangnya.
Ia menilai pola pemberitaan semacam itu juga dapat menjadi bagian dari upaya menghadirkan informasi yang faktual di tengah derasnya arus informasi digital.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan informasi yang nyata dan memiliki nilai manfaat. Karena itu, pemberitaan mengenai program pemerintah diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi kegiatan, tetapi mampu menjelaskan apa yang dikerjakan pemerintah dan dampaknya bagi masyarakat.
Untuk mendorong hal tersebut, Diskominfo Perstik Kutim sebelumnya telah membuka ruang bagi media untuk lebih dekat dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Pola tersebut dilakukan agar awak media tidak hanya mengikuti agenda kepala daerah, tetapi juga memiliki kesempatan menggali program secara langsung dari OPD yang menjalankan kegiatan.
Aji berharap langkah itu membuat informasi mengenai pekerjaan pemerintah tidak terkonsentrasi pada kegiatan pimpinan daerah saja.
“Harapan kita semoga program dan kegiatan yang di dinas itu dapat terinformasikan ke masyarakat. Poinnya di sana sebenarnya,” katanya.
Ia menegaskan, keseimbangan informasi menjadi penting. Kegiatan pemerintah memang perlu diberitakan, namun substansi di balik kegiatan tersebut juga harus mendapat ruang yang memadai.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui siapa yang hadir dan apa yang dilakukan dalam sebuah acara, tetapi juga memahami program apa yang sedang berjalan, sasaran penerimanya, serta manfaat yang dihasilkan.
Menurutnya, pemberitaan yang mengedepankan substansi pada akhirnya dapat membantu masyarakat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kerja pemerintah Kabupaten Kutim.
Terlebih di tengah derasnya penyebaran informasi di media sosial, keberadaan informasi yang faktual dan konstruktif dinilai semakin penting untuk menjadi rujukan publik. (ADV/Kominfo).
