Kutimzone.com, Sangatta – Program pengadaan seragam gratis yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendapat sorotan tajam dari Ketua Komisi D DPRD Kutim, Yan Ipui.
Menurut Yan, program pemerintah itu diharap mencakup semua seragam sekolah pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun, saat pembagian itu dilakukan, peserta didik hanya menerima seragam putih-merah dan putih-biru.
Awalnya, Yan menyetujui program Pemkab itu dengan alasan mencakup seluruh seragam peserta didik, bukan hanya seragam wajib. Sebab, kata Yan, anggaran yang dialokasikan Pemkab untuk program itu terbilang sangat besar.
Karena itu, Yan mewanti-wanti Pemkab agar tak salah dalam bertindak. Ia mengingatkan bahwa tujuan pemberian seragam gratis merujuk pada semua seragam yang dibutuhkan peserta didik, tanpa kecuali.
“Sangat menjengkelkan jika program ini hanya mencakup seragam putih merah dan putih biru. Namanya seragam gratis, maka semua jenis seragam harusnya dicakup,” ucap Yan kepada awak media, Kamis, 24 Agustus 2023.
Selama ini, Yan menyebut peserta didik jenjang SD dan SMP kerap diwajibkan menggunakan seragam lain seperti batik, pramuka, dan kostum olahraga.
Meski demikian, Yan mengakui kritikannya diutarakan sekaitan dengan anggaran daerah yang mengalami peningkatan. Dia menyebut proyeksi APBD-P Kutim untuk tahun 2023 mencapai Rp 9 Triliun, sementara untuk 2024 sebesar Rp 8 Triliun.
Dalam waktu dekat, Yan beserta koleganya akan berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan selaku penanggung jawab kebijakan. Dia berpendapat, Pemkab mestinya memberi perhatian serius dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan Kutim.
Hal itu, kata Yan, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJ), yang berkomitmen meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kutim
“Saya tidak setuju dengan pendekatan yang hanya mengutamakan seragam wajib, sementara seragam lain diabaikan,” tegasnya.
Jika tidak dibenahi, kata Yan, keputusan Pemkab ini akan membebani orang tua peserta didik, khususnya masyarakat yang berlatar belakang ekonomi rendah. Biaya pakaian selain seragam wajib akan menjadi beban tambahan yang menyiksa.
“Semua jenis seragam, mulai dari seragam pramuka hingga seragam olahraga, seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Ketika semua jenis seragam ini diakomodir, barulah program seragam gratis dapat mencapai hasil maksimal,” pungkas Yan.
Dengan itu, Yan berharap, dalam waktu dekat, Pemkab Kutim menimbang ulang kebijakan yang telah diterapkan. Semua usaha, kata Yan, demi terciptanya pendidikan dengan kualitas terbaik di Kutim.
