Rendahnya Pelaksanaan Anggaran di Kutim, Siang Geah Soroti Kendala Pemenuhan SDM
Kutimzone.com,Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Siang Geah, mengungkapkan keprihatinannya terkait rendahnya pelaksanaan anggaran oleh sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di wilayah tersebut. Masalah ini disoroti karena dianggap telah menghambat progres teknis administrasi pembangunan di Kabupaten Kutim.
Siang Geah menyoroti bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh SKPD seharusnya telah dideteksi sejak awal, terutama dalam pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM). Menurutnya, perencanaan program pembangunan tahun 2022 harus telah memperhatikan aspek SDM agar tidak menghambat pelaksanaan teknis dan administrasi di tahun yang berjalan.
“Sudah pertengahan tahun begini, seharusnya pekerjaan sudah terlihat di lapangan. Dan jika kendalanya adalah SDM kan sudah bisa dipersiapkan sebelumnya,” ujar Siang Geah kepada awak media di Ruang Kantin Dewan DPRD Kutim, Senin (24/7/2023).
Ketika waktu semakin terbatas, masalah teknis bukanlah hal utama yang harus ditangani, tetapi yang harus segera dikejar adalah pelaksanaan program anggaran dan pembangunan yang hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang signifikan di lapangan.
Dalam progres anggaran tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perkim memegang peran sebagai SKPD dengan alokasi anggaran terbesar. Untuk itu, mereka mendapatkan desakan untuk melakukan percepatan pelaksanaan program, khususnya program Multi Years.
Namun, dalam rapat bersama DPRD Kutim pada hari itu, kedua dinas tersebut menyatakan optimis bahwa serapan anggaran akan maksimal di tahun ini, dan pelaksanaan program baru akan dimulai pada bulan Agustus mendatang.
“Komitmen mereka menyatakan Agustus sudah mulai dikerjakan, kita akan lihat apakah benar akan dilaksanakan. Jika tidak, maka kami akan memanggil kembali dinas-dinas ini untuk klarifikasi,” tegas Siang Geah.
Di sisi lain, terkait dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Siang Geah menyatakan bahwa dinas ini sedang mengerjakan beberapa proyek pembangunan, namun rekanan proyek tersebut belum melakukan penagihan pembayaran.
“Tapi saya yakin karena program sudah mulai berjalan, anggarannya akan bisa terserap dengan baik,” tambahnya.
Situasi rendahnya pelaksanaan anggaran ini menjadi perhatian serius bagi DPRD Kutim, karena dampaknya dapat mempengaruhi kelancaran dan kemajuan program pembangunan di daerah tersebut. Diharapkan agar semua pihak terlibat dapat bekerja sama untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dan memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara efisien dan tepat sasaran guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberi dampak positif bagi masyarakat Kutai Timur.(adv/DPRD)
