KUTAI TIMUR – Pembangunan lingkungan permukiman di Kutai Timur tahun ini tidak hanya mengetuk pintu kompleks perumahan yang dibangun pengembang. Sekitar 400 paket pekerjaan disiapkan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kutai Timur melalui Bidang Perumahan Umum, dengan kawasan hunian swadaya masyarakat turut menjadi sasaran penanganan.
Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Ultilitas Umum Perkim Kutai Timur, Asran Lode, mengatakan ratusan paket tersebut mencakup berbagai pekerjaan infrastruktur lingkungan perumahan. Sejumlah kegiatan telah memasuki tahapan pelaksanaan, sementara sebagian lainnya sudah ditayangkan untuk melanjutkan proses pengadaan. Pemerintah saat ini juga berupaya mempercepat pekerjaan yang bersumber dari pergeseran anggaran sebelum kegiatan melalui perubahan anggaran mulai berjalan.
“Mungkin sekitar 400 paket. Bisa dilihat di RUP. Yang sekarang berjalan masih dari pergeseran anggaran,” ujar Asran saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, percepatan diperlukan karena waktu pelaksanaan anggaran 2026 semakin terbatas. Paket-paket yang telah ditayangkan diharapkan dapat segera masuk tahap kontrak sehingga pengerjaan fisik masih memiliki waktu yang cukup untuk diselesaikan sesuai ketentuan.
Asran menjelaskan, ruang lingkup penanganan Bidang Perumahan Umum tidak hanya mencakup kompleks perumahan formal yang dibangun perusahaan pengembang. Lingkungan hunian yang muncul dan berkembang secara mandiri di tengah masyarakat atau dikenal sebagai perumahan swadaya juga masuk dalam cakupan program pemerintah daerah.
“Bukan cuma perumahan yang dibangun developer. Perumahan swadaya yang tumbuh dengan sendirinya di masyarakat juga termasuk perumahan dan itu yang kami tangani, menyesuaikan dengan anggaran yang ada,” katanya.
Dengan cakupan tersebut, program Perkim dapat menyentuh masyarakat yang tinggal di lingkungan permukiman yang tidak berasal dari proyek pengembang. Bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah menyesuaikan kebutuhan di lapangan, kemampuan anggaran, serta kewenangan yang dimiliki perangkat daerah.
Sejumlah pekerjaan yang dapat dilaksanakan meliputi peningkatan jalan lingkungan, pembangunan maupun perbaikan drainase, hingga penyediaan berbagai fasilitas pendukung permukiman. Infrastruktur tersebut dinilai memiliki peran langsung terhadap kenyamanan, aksesibilitas, serta kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat.
Namun, pelaksanaan sejumlah program tidak selalu berada dalam batas kewenangan yang sepenuhnya terpisah. Asran mengakui terdapat jenis pekerjaan tertentu yang dapat bersinggungan dengan tugas organisasi perangkat daerah lainnya, termasuk pembangunan atau peningkatan jalan lingkungan.
“Memang ada yang beririsan. Jalan lingkungan misalnya, ada perangkat daerah lain yang juga bisa menangani. Jadi tinggal saling berkoordinasi,” jelas Asran.
Koordinasi antarperangkat daerah, lanjutnya, diperlukan untuk memastikan sebuah pekerjaan tidak direncanakan atau dilaksanakan secara bersamaan oleh lebih dari satu instansi. Selain menghindari tumpang tindih anggaran, komunikasi antardinas juga membantu memastikan program pembangunan diarahkan ke lokasi yang memang membutuhkan penanganan.
Persinggungan kewenangan juga dapat terjadi pada pembangunan fasilitas publik seperti taman dan ruang bermain anak. Jenis fasilitas tersebut berpotensi masuk dalam program beberapa perangkat daerah, bergantung pada lokasi, fungsi fasilitas, bentuk kegiatan, hingga nomenklatur yang tersedia dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Karena itu, penentuan perangkat daerah yang menangani suatu kegiatan tidak hanya melihat bentuk fisik pekerjaan, tetapi juga mempertimbangkan dasar kewenangan serta program yang dapat digunakan. Mekanisme tersebut diharapkan membuat pemanfaatan anggaran daerah menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
Keberadaan sekitar 400 paket pekerjaan menjadi bagian dari upaya Perkim Kutai Timur memperluas jangkauan peningkatan kualitas lingkungan hunian sepanjang 2026. Tidak hanya kawasan perumahan formal, permukiman swadaya yang berkembang dari inisiatif masyarakat juga memiliki peluang mendapatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
Melalui percepatan pelaksanaan serta koordinasi lintas perangkat daerah, pemerintah berharap pekerjaan yang telah direncanakan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ratusan paket tersebut sekaligus menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas jalan, drainase, serta fasilitas pendukung di berbagai lingkungan perumahan dan permukiman di Kutai Timur.(ADV/Kominfo)
