Samarinda – Ketertinggalan Kalimantan Timur dalam menurunkan angka stunting menjadi alarm serius bagi pemerintah provinsi. Dengan prevalensi sebesar 22,2 persen pada 2024, Kaltim tercatat masih berada di atas rata-rata nasional yang telah turun ke angka 19,8 persen.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyatakan perlunya strategi percepatan dan intervensi luar biasa agar provinsi ini tak terus tertinggal. Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Kantor Gubernur Kaltim, ia menegaskan pentingnya kerja lintas sektor dan pemetaan wilayah risiko tinggi.
“Artinya apabila kita ingin mengejar ketertinggalan, kita perlu beberapa percepatan,” ujar Seno beberapa waktu lalu
Ia menyayangkan capaian penurunan stunting yang masih lambat. Di saat nasional mampu mencatatkan penurunan lebih dari 1 persen, Kaltim baru turun 0,7 persen. Untuk itu, ia mendorong setiap kabupaten dan kota segera melakukan intervensi berbasis data.
Pemerintah daerah diminta menyusun peta keluarga berisiko stunting serta wilayah prioritas, yang akan menjadi dasar pelaksanaan program intervensi spesifik maupun sensitif. Pembentukan posko stunting hingga tingkat desa juga menjadi bagian penting dalam sistem pemantauan.
“Dalam data kita, ada 39.137 kasus stunting di Kalimantan Timur. DP3A sebagai OPD pengampu harus mulai memonitor di mana balita-balita ini berada,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3A, hingga BAZNAS perlu diperkuat. Penyaluran bantuan sosial juga harus dikawal agar tepat sasaran dan mendukung keluarga dalam pencegahan stunting.
Dengan langkah yang lebih terukur, Seno berharap tahun depan Kaltim mampu menekan angka stunting lebih signifikan. Fokusnya adalah menjaga tren penurunan dari bulan ke bulan, bukan hanya secara tahunan.
“Kami berharap nasional tahun depan nilai prevalensi stunting Kalimantan Timur benar-benar turun dan dapat menyamai capaian,” tutupnya. (ADV).
