SANGATTA – Memerangi hoaks tak selalu harus dilakukan dengan mengejar setiap kabar palsu yang beredar. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfoperstik) Kutai Timur memilih pendekatan lain, yakni memperkuat arus informasi yang faktual, positif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfoperstik Kutim, Aji Nazarudin, mengatakan penyebaran informasi yang benar menjadi salah satu cara untuk membendung ruang tumbuhnya kabar menyesatkan di tengah masyarakat.
“Yang penting kita lebih menonjolkan dari sisi positifnya saja. Berita-berita yang real, yang berhubungan dengan penyebaran informasi,” ujar Aji saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Rabu (7/10/2026).
Menurutnya, masyarakat kini menghadapi arus informasi yang begitu cepat. Kondisi tersebut membuat kemampuan menyaring informasi menjadi penting sebelum sebuah kabar dipercaya atau disebarluaskan kembali.
Karena itu, ia berharap masyarakat tidak langsung menerima setiap informasi yang muncul di ruang digital. Warga, khususnya pengguna media sosial, perlu melihat apakah sebuah informasi benar-benar membangun atau justru berpotensi menyesatkan.
“Harapan kita agar informasi yang tersebar menjadi bahan bagi teman-teman netizen untuk lebih menyaring berita-berita, apakah ini berita membangun atau berita yang menyesatkan,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar masyarakat membangun cara pandang yang lebih positif terhadap berbagai program pemerintah. Namun, ia menekankan bahwa informasi positif tersebut tetap harus bertumpu pada fakta, bukan sekadar pencitraan.
Di sisi lain, ia menilai pemberitaan mengenai pemerintah sebaiknya tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Publik justru perlu mendapatkan informasi mengenai substansi program serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
Ia mencontohkan sektor pertanian. Menurut Aji, publikasi dapat diarahkan pada informasi mengenai bantuan bibit, alat pertanian hingga pembangunan infrastruktur penunjang bagi petani.
“Pemberitaan itu lebih seimbang. Jangan hanya seremonial, tetapi lebih kepada inti daripada program kerja pemerintah,” harapnya.
Pendekatan tersebut, lanjutnya, diharapkan membuat masyarakat memperoleh informasi yang lebih utuh sekaligus memiliki rujukan yang jelas ketika menemukan kabar yang meragukan.
Diskominfoperstik Kutim juga berupaya memperluas penyebaran informasi melalui kolaborasi dengan media dan perangkat daerah. Dengan begitu, informasi mengenai program pemerintah tidak hanya berpusat pada agenda kepala daerah, tetapi juga menyentuh pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan masing-masing organisasi perangkat daerah.
Bagi Aji, semakin banyak informasi faktual yang tersedia dan mudah diakses masyarakat, semakin besar pula peluang publik untuk membandingkan serta menyaring informasi yang beredar.
Langkah itu menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang tidak mudah terseret arus informasi, terutama ketika kabar yang belum terverifikasi berpotensi menyebar luas melalui media sosial.(ADV/Kominfo).
