KUTAI TIMUR – “Tangan pemerintah masih terikat” ketika status aset di kawasan perumahan belum beralih secara resmi. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan pembangunan maupun peningkatan infrastruktur di lingkungan perumahan yang dikembangkan pihak swasta belum dapat dibiayai dengan anggaran daerah sebelum Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) diserahkan kepada pemerintah daerah.
Kepala Bidang Perumahan Umum Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kutai Timur, Asran Lode, menjelaskan pada Senin (14/9/2026), penyerahan PSU merupakan tahapan yang harus dipenuhi pengembang sebelum pemerintah melakukan intervensi. Proses tersebut diperlukan untuk memastikan aset perumahan telah memiliki status yang jelas dan secara hukum dapat ditangani menggunakan anggaran pemerintah.
“Pemerintah tidak bisa langsung masuk menangani PSU yang ada di perumahan. Perumahan itu harus menyerahkan terlebih dahulu aset PSU-nya kepada pemerintah, baru pemerintah bisa melakukan peningkatan, seperti drainase maupun jalan,” ujar Asran saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (14/9/2026).
Ia menerangkan, mekanisme penyerahan PSU mengikuti ketentuan pemerintah yang mengatur penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan serta permukiman kepada pemerintah daerah. Kepastian administrasi menjadi bagian penting karena setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran publik harus memiliki dasar pengelolaan aset yang sah.
Persoalannya, hingga kini masih cukup banyak kawasan perumahan di Kutai Timur yang belum menyerahkan PSU kepada Pemkab Kutim. Akibatnya, berbagai kebutuhan peningkatan fasilitas di lingkungan tersebut belum dapat langsung masuk dalam program pembangunan yang bersumber dari anggaran daerah.
“Di Kutai Timur masih banyak perumahan yang belum menyerahkan. Sampai sekarang baru sekitar 11, nanti menjadi 12 perumahan yang menyerahkan PSU,” katanya.
Asran menyebut kawasan perumahan yang sejauh ini lebih banyak menjalani proses penyerahan PSU berasal dari kategori perumahan bersubsidi. Sementara itu, penyerahan aset dari pengembang perumahan komersial masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena warga yang sudah menghuni kawasan perumahan tetap membutuhkan infrastruktur lingkungan yang layak.
Setelah pengembang melengkapi dokumen dan menyerahkan aset PSU yang kemudian dituangkan dalam berita acara, pemerintah daerah memiliki landasan untuk memasukkan kebutuhan peningkatan fasilitas ke dalam perencanaan program. Dengan demikian, pembangunan tidak lagi berada sepenuhnya dalam tanggung jawab pengembang karena pemerintah sudah dapat mengambil peran sesuai kewenangannya.
Fasilitas yang berpeluang ditangani pemerintah setelah proses penyerahan selesai antara lain jalan lingkungan dan sistem drainase. Selain dua infrastruktur dasar tersebut, pemerintah juga dapat mempertimbangkan pembangunan fasilitas sosial maupun fasilitas umum lain yang dibutuhkan warga, selama memenuhi ketentuan dan sesuai hasil perencanaan.
“Terutama jalan dan drainase. Bisa juga fasilitas seperti posyandu kalau memang dibutuhkan di lingkungan perumahan,” jelasnya.
Menurut Asran, penyerahan PSU bukan semata persoalan administrasi, tetapi berkaitan langsung dengan kepastian status aset dan legalitas penggunaan anggaran. Tanpa penyerahan yang resmi, pemerintah menghadapi keterbatasan untuk membiayai pekerjaan pada aset yang masih tercatat atau berada dalam penguasaan pihak pengembang.
Karena itu, Perkim Kutai Timur mendorong pengembang yang hingga kini belum menyelesaikan penyerahan PSU agar segera memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan. Langkah tersebut dinilai penting agar kebutuhan warga terhadap perbaikan jalan, drainase, maupun sarana pendukung lainnya dapat lebih mudah diakomodasi dalam program pemerintah daerah.
Semakin banyak pengembang yang menyerahkan PSU, semakin terbuka pula peluang pemerintah untuk menata dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan. Kepastian aset tersebut pada akhirnya menjadi jembatan agar pelayanan infrastruktur dasar dapat menjangkau masyarakat yang tinggal di berbagai kawasan perumahan di Kutai Timur.(ADV/Kominfo)
