Kutimzone.com, Sangatta – Keterbatasan infrastruktur dasar menjadi tantangan yang dihadapi oleh beberapa daerah di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), khususnya di Sandaran, Tanjung Mangkalihat, dan Busang.
Hal ini diungkapkan oleh Anggota DPRD Kutim, Sayid Anjas, saat di wawancara awak wartawan belum lama ini. Ia menyoroti kekurangan air bersih, listrik, dan sinyal telekomunikasi yang masih menjadi masalah di daerah-daerah tersebut.
“Daerah Sandaran, Tanjung Mangkalihat, dan Busang, disana belum memiliki akses lampu, air, bahkan sinyal yang memadai,” ujar Anjas, belum lama ini.
Ia mengatakan bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
“Mereka paling kasihan disana, apalagi itu kebutuhan dasar seharusnya yang paling utama di bantu,” tambahnya.
Anjas juga menyampaikan bahwa distribusi air di Kaliorang, Kaubun, dan Karangan, masih belum optimal. Ia menggarisbawahi urgensi membantu masyarakat yang kesulitan mengakses air bersih, terutama di wilayah pedesaan.
“Tahun 2024, ada anggaran sebesar 25 miliar yang akan digunakan untuk distribusi pipa. Namun, progres di daerah seperti Telen dan Sandaran masih perlu diperhatikan,” katanya.
Selain masalah PDAM, akses listrik juga menjadi fokus perhatian Anjas. Ia menekankan perlunya upaya untuk memperluas cakupan listrik ke pedalaman, khususnya melalui energi terbarukan.
“Pemkab boleh menganggarkan ke pedalaman, terutama dengan pemanfaatan panel surya yang dapat menjadi solusi terdepan jika PLN tidak siap membangun sampai ke wilayah pedalaman,” tandasnya.
Ia juga mencermati kendala akses sinyal yang menghambat program-program seperti beasiswa bagi masyarakat.
“Masyarakat terkendala mengakses program-program seperti beasiswa karena tidak ada sinyal. Ini perlu penanganan serius agar potensi masyarakat tergali optimal,” pungkasnya.
Keterbatasan infrastruktur dasar ini tentu saja berdampak negatif bagi masyarakat di daerah-daerah tersebut. Selain menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar, hal ini juga menghambat pembangunan dan kemajuan daerah.
Pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Dengan tersedianya infrastruktur dasar yang memadai, masyarakat di daerah-daerah tersebut dapat hidup lebih sejahtera dan produktif.
