Sangatta – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Faisal Rahman, mengkritik pencatatan atau inventarisasi aset Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang dinilainya amburadul. Faisal meminta agar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melakukan penertiban aset dengan baik, termasuk tanah dan aset lainnya, agar tercatat dengan rapi dan tidak terkesan amburadul.
Salah satu masalah yang disoroti adalah penggunaan kendaraan dinas yang tidak sesuai peruntukannya. Faisal menyebut bahwa sebagian kendaraan dinas yang seharusnya sudah pensiun masih digunakan, bahkan ada yang dibawa oleh oknum mantan pejabat setelah pensiun. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan aturan, dan Faisal menekankan pentingnya penertiban kendaraan dinas yang tidak sesuai peruntukannya.
Faisal juga mengingatkan bahwa penarikan kendaraan dinas yang tidak sesuai peruntukannya pernah dilakukan oleh Pemkab Kutim, tetapi sepertinya belum semua kendaraan tersebut telah dikembalikan sesuai peruntukannya. Ia mengingatkan bahwa aset daerah harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan tidak boleh tersebar di mana-mana tanpa pencatatan yang benar.
Faisal menekankan bahwa penertiban aset daerah, termasuk kendaraan dinas, merupakan perintah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan harus dijalankan oleh Pemkab Kutim. Jika kendaraan sudah tua dan rusak, ia mengusulkan agar ada mekanisme untuk melelangnya, sehingga tidak lagi menjadi beban pemeliharaan yang terus-menerus bagi daerah.
Kritik dari anggota DPRD Kutai Timur terhadap pencatatan aset Pemerintah adalah langkah penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan yang baik terhadap aset daerah.
