Sangatta – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan kekhawatiran terkait potensi peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 yang kemungkinan akan lebih besar dari sebelumnya. Kekhawatiran ini diungkapkan oleh Anggota DPRD Kutim, Hepnie Armasyah, dengan dasar penilaian terhadap kinerja pemerintah yang lambat dalam menyerap anggaran tahun ini, terutama anggaran belanja modal yang hingga bulan Juli masih sangat minim.
Hepnie Armasyah mengungkapkan, “Saya khawatir SiLPA kita tahun ini makin besar. Soalnya kinerja pemerintah ini masih sama dengan tahun sebelumnya, sementara anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) makin besar.”
Dia menjelaskan bahwa adanya proyek tahun jamak seharusnya dapat membantu pemerintah dalam penyerapan anggaran. Namun, kenyataannya, proses proyek tahun jamak hingga bulan Juli masih belum dimulai, sama seperti proyek dari APBD murni tahun ini.
Hepnie juga mencatat bahwa proyek Multiyears juga masih dalam proses tender, yang berarti belum ada serapan anggaran. Dengan pertumbuhan anggaran yang signifikan dan kinerja pemerintah yang tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, maka kemungkinan besar penyerapan anggaran akan tetap rendah.
Lebih lanjut, Hepnie menyebut bahwa proses pelaksanaan proyek seharusnya dimulai pada bulan April untuk memastikan penyerapan anggaran yang lebih cepat. Namun, kenyataannya, prosesnya masih sama dengan tahun sebelumnya, yang berdampak pada potensi peningkatan SiLPA.
“Kalau prosesnya sama dengan tahun sebelumnya, maka hasilnya pun akan sama. Kalau prosesnya sama dengan tahun sebelumnya, outputnya pun bisa sama. Maka artinya SiLPA bisa makin besar karena APBD kita tahun ini makin besar. Dimana APBD murni tahun ini saja sudah mencapai Rp5,9 triliun, dan jika ada tambahan APBD perubahan, bisa mencapai Rp7 triliun,” ungkapnya.
Kekhawatiran DPRD Kutai Timur mengenai SiLPA ini mencerminkan perhatian mereka terhadap pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
